Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Daerah yang masih mengabaikan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mempertanyakan kesiapan angkutan lebaran, termasuk didalamnya segala fasilitas pendukung, serta pengamanan bagi pemudik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron akan terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selama bulan Ramadhan hingga arus mudik lebaran.

Komisi X DPR RI minta penjelasan Kepala Perpustakaan Nasional mengenai Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017, serta penjelasan terhadap berbagai temuan BPK RI.

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi usulan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mengkaji penerapan escrow account (rekening bersama) dalam mekanisme pembayaran penyelenggaraan umrah.

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan masalah perlindungan data pribadi harus segera diselesaikan, agar masyarakat bisa tenang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pendidikan di Tanah Air.

Perekonomian nasional pada triwulan I tahun 2018 ini masih diwarnai merosotnya daya beli masyarakat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Guna mencegah masuknya pengaruh paham radikal ke dalam institusi pendidikan, Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan bahwa dirinya sudah mengusulkan agar dilaksanakan sebuah diskusi antara Komisi X DPR dengan Mendikbud.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memastikan, pihaknya akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Agama, Kamis (24/5/2018) mendatang.