Ya gini, itu prerogatif presiden, cuma kemudian tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri, bukan persoalan utak-atik atau persoalan akomodatif. Tentu harus kami lihat bagaimana keputusan presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat.
Kami berharap agar pelaksanaan vaksin bagi anak di bawah 12 tahun bisa segera dilaksanakan. Dengan vaksinasi, anak-anak bisa cepat kembali belajar di sekolah dengan aman.
Menurut dia, soal masuk atau tidaknya Hadi Tjahjanto adalah kewenangan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). DPR dalam posisi tidak mencampuri kewenangan tersebut.
Untuk mengurai benang kusut masalah Garuda yang sedang sakit ini dari hulu ke hilir, termasuk bagaimana cara menutupi utang Garuda yang sudah mencapai Rp70 triliun lebih. Masalah manajemen, holding hingga proses hukum terkait adanya tindak korupsi yang dilakukan internal Garuda, saya mengusulkan agar pimpinan DPR segera membentuk Pansus Garuda lintas komisi seperti Komisi III, VI, V, dan XI.
Syaiful Huda melanjutkan, Permendikbud 30/2021 tetap membutuhkan revisi terbatas. Jadi harus dilihat dari bagian upaya untuk mencegah lebih banyaknya korban kekerasan seksual.
Ketua Harian DPP Gerindra ini menjelaskan, perpanjangan jabatan Paglima TNI ini bisa melalui dua cara alernatif. Bisa dengan revisi UU maupun Perppu oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Secara umum sumbangan kepada negara itu ada dua jenis. Pertama dari dana bagi hasil minyak. Kedua dari pajak. Besarnya kontribusi bagi negara tersebut sangat bergantung pada produksi minyak atau lifting pada wilayah kerja tersebut. Semakin tinggi lifting, setelah dikurangi biaya (cost recovery), maka akan semakin besar bagian untuk negara.
Pada akhir November 2021, Kementan akan melakukan perjalanan dinas kesepuluh negara dengan delegasi yang jauh lebih besar di tengah pandemi COVID-19.
Saya minta Jaksa Agung tidak merasa terganggu dengan berbagai serangan yang bersifat personal terhadap diri Jaksa Agung akhir-akhir ini dan tetap fokus menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan penegakan hukum antikorupsi secara adil tanpa tebang pilih.
Menurut dia, sejak awal pihaknya sudah memperkirakan masa jabatan Andika akan diperpanjang karena kapasitasnya yang mumpuni. Akan tetapi, dia menegaskan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.