Radikalisme kampus dinilai lebih berbahaya daripada radikalisme yang muncul dari kampung-kampung karena tekanan ekonomi. Radikalisme dari kaum intelektual kampus bisa menularkan pada banyak orang.

Kepolisan Republik Indonesia diimbau mampu membendung radikalisme yang muncul dari kaum intelektual kampus. Ini sangat berbahaya, karena bisa meracuni masyarakat luas.

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dinilai kerap membuat kegaduhan baru khususnya dengan lembaga DPR RI.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah agar jangan ada lagi sandiwara data dan kebijakan sunyi yang merugikan rakyat banyak.

Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB yang dilangsungkan di New York, Jumat (8/6). Dimana, Indonesia mendapat 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Setelah mangkir, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) akhirnya menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/6) pagi tadi.

Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan mengatakan, pihaknya akan selalu berjuang agar alokasi anggaran untuk riset dan teknologi ditingkatkan secara drastis oleh pemerintah.

Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1 miliar dibandingkan alokasi anggaran tahun 2018.

Juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah diminta untuk bersikap proporsional dan faktual dalam memberikan keterangan kepada media.

Pemerintah wajib memberikan akses teknologi dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat.