Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengembalikan tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru-guru satuan pendidikan kerja sama (SPK).
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) belum menjadi guru sebagai prioritas dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan.
Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk bersinergi dengan kementerian lain guna meningkatkan literasi Indonesia.
Kalangan dewan mengingatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar anggaran yang dimiliki Ditjen SDA dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah di setiap daerah yang ada di Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI bersama jajaran Bakamla menyinggung masuknya kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan ekspor Indonesia, dari sebelumnya hanya bahan mentah menjadi bahan baku.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersama rombongan senator mengunjungi wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami, Kampung Skouw Kota Jayapura, Selasa (2/2).
hingga saat ini Kemnaker telah memiliki 16 BLK UPTP milik Kemnaker di seluruh Provinsi di Indonesia. Masih ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK UPTP, termasuk Provinsi Gorontalo.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI harus didukung dengan regulasi yang kuat sehingga tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdikasi Indonesia bisa berjalan dengan baik.
Perpindahan televisi analog yang berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital adalah hal yang terelakkan di masa sekarang. Oleh karena itu upaya migrasi atau perpindahan itu mendapat perhatian dan sokongan dari Komisi I DPR RI.