Bukan saja terganggunya ekosistem laut, spesies laut, rusaknya lingkungan, biota laut, dan mangrove, juga akan terdampak. Tentu kita tahu bahwa selama ini pemerintah juga sangat lemah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi sumber daya kelautan.

Wakil Ketua MPR: Perlunya Dukungan Pemerintah Meningkatkan Kualitas Pendidikan UNM

 Posisi ULN pemerintah pada Juli 2024 sebesar USD194,3 miliar, atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy)

Pemerintah Eropa Diminta Hentikan Tunjangan bagi Pria Ukraina yang Berusia Wajib Militer

Hal tersebut menjadi agenda pemerintah yang wajib didukung semua pihak

Tahun 2025 mendatang, Pemerintah bakal naikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen

Dalam hal ini, BP2MI harus melakukan tindakan pencegahan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar sosialisasi dan edukasi sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Aturan itu harus tidak ada diskriminasi, memenuhi rasa keadilan, transparan, dan menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu, bicara terkait diskriminatif, apakah PP yang dibuat pemerintah dan aturan turunan sekarang diskriminatif atau tidak? Jelas diskriminatif.

Sebab dalam implementasinya syarat 40 persen TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya.

Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati perubahan status Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) menjadi lembaga negara.