Pada dasarnya rencana tersebut baik dan memang perlu didukung. LHKPN ini juga perlu untuk meningkatkan integritas serta transparansi para pejabat BUMN yang selama ini tak pernah diwajibkan melaporkan harta.

Sebab LHKPN itu harus dijadikan barometer transparansi pendapatan dan kekayaan yang dimilikinya.

Kalau sekarang memang hanya Komisaris dan Direksi beserta pejabat tingkat 1 di BUMN Induk saja yang dimintai LHKPN. Rencana Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat progresif dan layak diapresiasi karena langkah ini akan mengurangi keinginan prilaku korup di semua entitas anak, cucu dan afiliasi BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Rusmanto sebagai Komisaris Independen.

Kepolisian Sektor Bogor Timur merilis pelaku penipuan yang mengatasnamakan Wakil Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) dengan menawarkan proyek pengadaan noen box sebanyak 4.000 unit dengan nilai Rp.116 miliar.

Dulu mungkin agak sulit memang menyatukan empat pelabuhan yang memiliki wilayah masing-masing. Mereka harus menghitung secara detail logistic cost, belum lagi tentang visi perusahaan yang berkaitan dengan Capex atau Belanja Modal (Capital Expenditure).

Kalangan dewan mempertanyakan langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) yang terus menerus mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.

Kebocoran data tersebut bahkan muncul setiap minggunya pasca Bukalapak dan Tokopedia, instansi pemerintah atau perusahaan BUMN seperti BPJS Kesehatan dan e-HAC juga mengalami kebocoran.

Makanya kita tidak mau BUMN yang pembukuan make up atau ditutupi sesuai dengan keinginan BUMN yang hanya mau mengejar bonus dan tantiem tanpa liat impact kerja sama jangka panjang.

Kasus-kasus fraud keuangan di perusahaan BUMN terjadi karena beberapa persoalan. Pertama, ketidakpahaman tentang pengelolaan keuangan dan kelalaian pencatatan laporan keuangan.