Yusharto menegaskan, dengan paradigma baru, yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelibatan peran aktif masyarakat (civil society), program seperti Pertashop akan dapat memperkuat kembali sendi-sendi perekonomian rakyat.
Ali mengatakan ada tiga orang yang dijadwalkan diperiksa penyidik hari ini. Mereka yakni pegawai negeri sipil (PNS) Syamsi Roli, karyawan BUMN Neta Emilia, dan staf Bank Mandiri Bandar Jaya Fajar Arafandi.
Menteri BUMN mengatakan, penilaian dari KASN membuktikan bahwa transformasi yang dilakukan di Kementerian BUMN berjalan sangat baik.
Menurut Basuki, aset negara baik yang masih berada di bawah pengelolaan LMAN maupun dimiliki oleh BUMN atau kementerian mitra LMAN, dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik oleh BUMN maupun badan usaha swasta, tidak hanya dengan cara menyewa.
Untuk itu, pemerintah menggandeng seluruh potensi yang ada, baik pengusaha, BUMN, perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat atau civil society organization. Termasuk kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Mitra Kunci ini.
Lima ketentuan atau kriteria yang menjadi patokan petugas Dinsos untuk menindaklanjuti pendaftaran DTKS yakni, tidak terdapat anggota keluarga yang menjadi PNS, TNI, Polri, pegawai tetap BUMN, anggota DPR maupun DPRD, serta tidak memiliki mobil.
Menteri BUMN Erick Thohir dipaparkan sejarah dan asal-usul mengenai Kesultanan Islam Banten. Kesultanan Banten memang berjaya di abad ke-16 bahkan kekuasannya pernah sampai ke Lampung yang menjadi daerah asal-usul menteri.
Erick melapor ke KPK lantaran utang PT Krakatau Steel yang membengkak hingga USD2 miliar atau setara Rp28,5 triliun, ditambah proyek mangkrak.
Erick juga menyampaikan bahwa Keenam finalis kaum muda tersebut tidak hanya menggantikan dirinya, namun juga menggantikan lima direktur utama BUMN.
Menteri BUMN jangan omdo (omong doang). Kalau memang melihat ada indikasi korupsi di PT. Krakatau Steel sebaiknya langsung ambil tindakan. Segera lapor BPK agar dapat diketahui dengan pasti jumlah kerugian negara serta indikasi pelanggaran kepatuhan yang terjadi.