Menteri Nadiem mengapresiasi masukan dari Komisi X dan masyarakat mengenai berbagai kekhawatiran dan kecemasan terhadap implementasi persyaratan sekolah penerima BOS. Ia menjelaskan, program tersebut sudah ada sejak 2019, dan ada waktu tiga tahun untuk menyosialisasikan kebijakan.

Perlu ada kebijakan baru di bidang pemasyarakatan seetelah melihat lapas dimana-mana mengalami over capacity, apalagi lapas narkoba.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Aras mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena dan tetap berhati-hati terkait kebijakan fiskal.

Lazimnya Dewan Pengarah hanya berwenang memberi arahan, pandangan dan rekomendasi terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan suatu lembaga. Tidak sampai berwenang memberi persetujuan atau melaksanakan tugas tertentu.

Kebijakan pemerintah melakukan `refocusing` anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi di tahun 2022.

Saat ini, pengangguran merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan melalui berbagai kebijakan, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dukungan dari pihak swasta.

Seharusnya Sekjen DPR lebih arif dalam menyikapi isu ini, dan jangan lemparkan kesalahan ke pihak lain kalau kemudian dia menjadi sasaran tembak dari kebijakan yang dianggap keliru oleh publik.

Kebijakan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar jadi sorotan publik. Kebijakan yang kerapkali dikeluarkan Indra bahkan dinilai telah merusak citra DPR RI sebagai lembaga negara.

Kebijakan penangkapan terukur segera diimplementasikan di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama masa Pandemi Covid-19.