Prestasi ini sekaligus mencatat Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah. 

Anggaran Rp1.760 triliun untuk modernisasi alutsista nasional ini masih normal.

Realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) dan Kepala BPTJ Kemenhub diminta untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022.

Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp 50 triliun per tahun.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM harus memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi.

Komisi V DPR RI meminta seluruh direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran (T.A) 2021 berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2021.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin rapat kerja dengan tiga mitra yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji memaparkan, proposal total anggaran Ditjen Migas tahun 2022 sebesar Rp 1.748,79 miliar.