Karenanya HNW mendesak agar Pemerintah minimal memberlakukan kembali skema bansos pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, mencakup perluasan target dan peningkatan indeks bansos PKH, Sembako, dan Bansos tunai.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Kemendagri untuk menegur pemerintah daerah yang tidak menganggarkan anggaran daerahnya untuk insentif bagi nakes yang menangani pandemi Covid-19.

Ini perlu segera dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban negara terhadap lembaga pendidikan Islam yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi covid-19.

Anggota Komisi III DPR Supriansa miris mengetahui anggaran satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) Kejaksaan Agung RI hanya dimodali negara Rp13 juta per kasus, sebagaimana yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejagung 2021.

Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan peralatan dan instrumen BMKG antara lain seperti radar cuaca dan alat deteksi tsunami. 

Kalangan dewan meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran bantuan penanganan Covid-19 bagi pondok pesantren dan madrasah.

Anggaran Jaksa yang tergabung dalam satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) menuai kritik. Anggaran sebesar Rp13 juta per kasus yang diberikan Kejaksaan Agung dianggap tidak sebanding dengan pekerjaan memburu buronan kelas kakap.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta, masyarakat tidak perlu panik dan merespon secara berlebihan terkait meningkatnya utang pemerintah.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspon secara berlebihan apalagi panik.

Tier 1 Group didirikan untuk melatih personel militer AS. Tetapi ketika anggaran pelatihan militer AS mulai menyusut, perusahaan itu, seperti perusahaan keamanan swasta lainnya, mencari klien baru.