Komisi II DPR sepakat untuk merevisi UU Kepemiluan yaitu UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Pilkada 2020 ini merupakan pekerjaan politik pertama pasca-Munas X 2019

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jafar Alkatiri beserta anggota lainnya melanjutkan rangkaian kunjungan kerja pada hari kedua di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Adapun agenda pembahasan dalam Kunker tersebut terkait persiapan Pilkada Serentak dan Penataan Daerah Sulbar.

Partai juga membuka diri terhadap kemungkinan mengusung calon dari eksternal asalkan memenuhi syarat-syarat

Bila Pilkada sudah berjalan secara substantif, di mana rakyat memilih secara langsung karena visi dan misi calon kepala daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI menuju Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam rangka meninjau langsung kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 akan diikuti sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Evaluasi menyuluruh perlu dilakukan sebelum memutuskan apakah akan tetap pemilihan langsung atau melalui DPRD

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung wajib dievaluasi. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti di sektor penganggaran, desain tahapan pemilihan, hingga evaluasi makna kedaulatan rakyat.

Ketua Komite I (Pemerintahan Daerah) DPD RI Teras Narang menyetujui pemilihan kepala daerah (Pilkada), yaitu pemilihan gubernur, bupati dan walikota dikembalikan ke DPRD.