Artinya juga kita menjangkau hubungan antara masyarakat yang lebih luas, karena Parlemen adalah wakil rakyat.

Dengan kata lain yang terpenting adalah niat dan tujuan dari kebijakan tersebut semata untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan (persoalan) bentuk dari kebijakan tersebut, apakah itu Permen atau PP.

Saya merasa heran, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini di saat daya beli masyarakat menurun. Jelas kondisi tersebut membebani rakyat kecil.

Kita ini (DPR) dari rakyat. Karena itu kita harus tetap bersama rakyat, dan apa yang kita putuskan tidak boleh mencederai perasaan dan rasa keadilan masyarakat kita.

DPR sebagai lembaga demokrasi tentu ke depan lebih aspiratif terhadap harapan dari masyarakat, lebih gigih berjuang dalam konteks pengawasan dan tentu harus lebih banyak turun ke bawah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam Siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa Siskohat itu kita bubarkan aja Siskohat. Kita buat sistem (seperti) di luar negeri sistem undi, enggak perlu kita banyak anggaran

Ekonomi Kreatif Harus Bisa Dipahami Masyarakat

LPSK bersedia hadir dengan cepat kemudian mereka memaparkan apa yang bisa dilindungi sehingga saksi-saksi kedepan, baik dari pemerintahan, masyarakat, atau asosiasi haji bisa diberikan perlindungan.

KPID Jakarta menjamin dan memastikan masyarakat Jakarta mendapat informasi yang baik dan benar

Pembahasan terkait tambang ilegal ini justru harus terbuka. Karena masyarakat berhak tahu soal strategis seperti ini. Bukan malah tertutup. Kalau tertutup malah akan timbul kesan tidak serius atau ada deal politik yang merugikan masyarakat.