Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Jakarta harus segera mempersiapkan diri jika pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terealisasi.
Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mesti siap didemosi (pemindahan ke jabatan yang lebih rendah), jika kerjanya tidak maksimal.
Implikasi pemindahan IKN berupa pemerataan kesejahteraan ini sesuai komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah atau spasial.
MPR juga mendukung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
Abdullah Jaidi menilai seyogyanya pemindahan IKN harus ada persiapan yang matang.
Saya cukup prihatin mendengar informasi penyesalan warga Desa Sumurgeneng, Tuban yang menjual lahan sawahnya ke Pertamina. Pemerintah perlu merespon kondisi ini. Pasalnya warga kehilangan pekerjaan dan kesulitan menciptakan pekerjaan pasca lahannya digusur Pertamina.
Gus Jazil mengaku sangat optimistis terhadap rencana pemindahan dan pembangunan IKN yang baru.
Pemerintah semestinya memperhatikan betul pandangan dari para ahli geologi tersebut. Soal pemindahan IKN baru ini jangan dilakukan secara grasa-grusu apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana varian Omicron tengah mendaki puncak.
Semestinya rencana pemindahan IKN ini masuk dahulu dalam RPJPN. Rencana pemindahan IKN baru ini jangan dilakukan secara grasa-grusu apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana varian Omicron tengah mendaki puncak. Pemindahan IKN juga mesti dilaksanakan secara cermat, bertahap dan secara berjangka panjang.
Pemindahan IKN tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penumpang mengingat Kota Jakarta masih tetap menjadi kota perdagangan utama dan akan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya.