Kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Sekretariat Negara dan Kumham untuk pada hari ini kami tidak hanya mendengarkan aspirasi tapi kami juga segera mendorong hasil koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh DPR RI kepada kementerian-kementerian terkait.

Legislator muda asal NTT, Stevano R. Adranacus menjajaki kariernya sebagai anggota dewan per 1 Oktober 2024. Memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya masyarakat NTT sebagai konstituen merupakan tanggung jawab utama.

Kita sebagai anggota DPR RI, memiliki kewajiban-kewajiban sebagai wakil rakyat; kita dituntut memiliki rasa kepedulian, empati, simpati, pada permasalahan rakyat; kita dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat; kita harus dapat menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial.

Kita sebagai anggota DPR RI, memiliki kewajiban-kewajiban sebagai wakil rakyat; kita dituntut memiliki rasa kepedulian, empati, simpati, pada permasalahan rakyat; kita dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat; kita harus dapat menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial.

Kita sebagai anggota DPR RI, memiliki kewajiban-kewajiban sebagai wakil rakyat; kita dituntut memiliki rasa kepedulian, empati, simpati, pada permasalahan rakyat; kita dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat; kita harus dapat menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial.

Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, berhasil menjaring aspirasi dari 262 peserta dari Sabang sampai Merauke dalam Lomba Konten Aspirasi (Lokas).

Mulyanto dinilai konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat baik terkait masalah legislasi maupun advokasi. Mulyanto juga dinilai aktif menjadi narasumber pemberitaan, baik sebagai Wakil Ketua FPKS, Anggota Komisi VII DPR RI maupun Anggota Badan Legislasi (Baleg).

Pemerintah bersama DPR, dan kemudian diterjemahkan oleh teman-teman penyelenggara pemilu sudah semaksimal mungkin berupaya supaya memang setiap daerah di Indonesia ini terjadi kompetisi yang sehat, fair (adil, red.), dan yang memang diikuti oleh aspirasi masyarakat di situ.

Spekulasi aspirasi yang ada di tengah masyarakat mengenai daftar-daftar yang beredar itu saya pastikan belum fixed, bukan dikeluarkan dari sumber yang resmi.

Aturan itu harus tidak ada diskriminasi, memenuhi rasa keadilan, transparan, dan menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu, bicara terkait diskriminatif, apakah PP yang dibuat pemerintah dan aturan turunan sekarang diskriminatif atau tidak? Jelas diskriminatif.