Target dari penerapan prinsip ini, di antaranya pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, penyerapan tenaga kerja, serta kelestarian ekosistem.

Perencanaan ruang laut yang komprehensif dan terpadu akan menghindari potensi kerusakan ekosistem dari aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut.

Kebijakan penangkapan terukur segera diimplementasikan di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Program penanaman vegetasi pantai ini dilakukan sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

PP Nomor 85 Tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan pra produksi, penarikan pasca produksi dan sistem kontrak.

Perlu adanya kolaborasi dengan semua pihak agar strategi yang sudah dibangun dapat berjalan dengan baik. 

Jumlah tersebut menjadikan udang sebagai komoditas unggulan ekspor disusul Tuna – Cakalang (TCT) dan Cumi–Sotong–Gurita (CSG), Rajungan – Kepiting dan Rumput Laut.

KPK juga memanggil saksi berprofesi sebagai dokter, yakni Djauhari. Lalu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur CV Dewa Sakti, Dicky Saputra.

Kalangan dewan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera merealisasikan program-program afirmatif yang berpihak pada kesejahteraan nelayan di berbagai daerah di Indonesia. 

Kalangan dewan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mencopot oknum sekolah kedinasan yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Kupang, Nusa Tenggara Timur.