Dokumen induk strategis pembangunan kependudukan nasional ini untuk mewujudkan penduduk Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menjelaskan, kebijakan tersebut masih memerlukan diskusi lanjutan yang lebih mendalam agar tidak menambah beban biaya masyarakat pengguna transportasi publik
Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada
Polda Metro Jaya akan dalami dugaan praktek pencatutan NIK untuk kepentingan Pilkada Jakarta 2024
Sebab secara umum pembangunan nasional saat ini sudah merata di beberapa daerah, termasuk infrastrukturnya.
Gus Halim: Sinergikan Data Desa dengan Identitas Kependudukan Digital