Hal itu dilakukan penyidik KPK bersama auditor BPKP melalui pemeriksaan Direktur PT MBK, Natalia Ghozali sebagai saksi.

Laporan BPKP menyebut adanya kerugian negara akibat selisih tarif impor dan pembelian gula di atas Harga Pokok Petani (HPP), namun pendekatan itu dinilai keliru secara ekonomi. 

KPK sedang mengumpulkan informasi dan dokumen untuk diberikan kepada BPKP.

Komisi XI DPR RI menyetujui penyesuaian anggaran BPKP dan BPS untuk Tahun Anggaran 2025, dengan total alokasi masing-masing sebesar Rp2,473 triliun untuk BPKP dan Rp5,705 triliun untuk BPS.

Nilai dakwaan tersebut didapati penyidik dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP.

Penahanan tersangka kasus tersebut menunggu perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP.

Sejumlah saksi ahli dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo