Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua lapisan masyarakat terutama dari kalangan tokoh dan aktor politik dari berbagai latar belakang untuk menahan diri untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tujuan politik pribadi dan kelompoknya.
Dia mengimbau agar seluruh elemen bangsa mendukung kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masa berlakunya diperpanjang hingga 25 Juli 2021.
‘’Spirit berqurban Hari Raya Idul Adha kemarin hendaknya dijadikan momentum serta daya dorong spiritualitas dan kebangsaan bahwa sikap berqurban yang salah satunya dapat diwujudkan dalam sikap membunuh ego dan kepentingan politik pribadi dan kelompoknya demi kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar,’’ jelas Ahmad Basarah di Jakarta, Rabu (21/7/2021).
Menurut Ahmad Basarah, demokrasi memang mengakomodasi perbedaan pendapat dan sikap kritis dalam berpolitik.
Namun, saat bangsa menghadapi musuh bersama dalam bentuk siluman virus tak terlihat ini, Ahmad Basarah meminta setiap tokoh dan aktor politik, apapun latar belakangnya agar menunjukkan sikap kenegarawan dengan menjaga kekompakan untuk mencari solusi bersama mengatasi pandemi ketimbang melakukan kapitalisasi politik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
‘’Mestinya kita dapat mengambil hal baik dari praktek politik di negara New Zealand yang juga terdapat kekuatan oposisi baik dari unsur masyarakat maupun di partai politik. Tapi, begitu menghadapi pandemi Covid-19, baik pemerintah maupun kekuatan dan partai oposisi sama-sama kompak mencari solusi bersama. Mereka tidak saling menyalahkan apalagi menyerang pemerintah, tapi saling memberi masukan dengan sikap kenegarawanan mereka. Mengapa kita tidak meniru hal baik dari mereka,’’ jelas Ahmad Basarah.
Ajakan Ahmad Basarah tidak hanya ditujukan kepada para elite politik di luar pemerintahan, tapi juga kepada mereka yang terlibat dalam pemerintahan baik di pusat maupun daerah agar lebih kompak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Akan ironis jika orang-orang di dalam pemerintahan tidak kompak mengatasi pandemi Covid-19 termasuk dalam penyampaian komunikasi publik mereka.
‘’Pemerintah daerah juga hendaknya kompak menaati kebijakan pemerintah pusat, mulai dari konsisten menerapkan PPKM sampai melakukan sosialisasi vaksinasi dan distribusi bantuan sosial pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat tidak akan efektif jika kebijakan mereka tidak diindahkan atau tidak dikerjakan oleh aparatur di bawahnya hingga tingkat daerah dan itu berbahaya bagi keselamatan rakyat dan ketahanan negara,’’ tegas Ahmad Basarah.
Untuk itu, Ahmad Basarah meminta aparat pemerintah di daerah dan para elite masyarakatnya untuk menenangkan dan mengarahkan masyarakat agar patuh dan disiplin saat PPKM berlangsung.
Di sisi lain, para pejabat publik harus dapat mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial pemerintah pusat dalam delapan program mengatasi ekses sosial ekonomi akibat pandemi covid 19 ini dengan baik dan benar.
Kedelapan program bansos yang dimaksud politisi PDI Perjuangan itu masing-masing Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar para ibu hamil, Balita, siswa SD sampai SMA, kaum disabilitas, serta Lansia; program Kartu Sembako bulanan; program bantuan beras langsung 10 kilogram; program Bantuan Sosial Tunai (BST); program Kuota Internet untuk siswa dan tenaga pendidik; program Diskon Tarif Listrik; Program Kartu Prakerja; serta program Insentif Usaha Mikro sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.
‘’Semua program bansos itu hanyalah contoh dari kerja keras pemerintah pusat mengatasi pandemi Covid-19. Jadi jangan khawatir. Jika semua ini disampaikan para elite pemerintahan pusat dan daerah bersama para pemuka agama serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya dengan cara gotong royong, saya yakin Indonesia akan segera keluar dari kiris pandemi ini," tegas Ahmad Basarah.
