Mendes Optimistis 15.000 Desa Tertinggal Terentaskan

Rizki Ramadhan | Selasa, 17/04/2018 18:20 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo (Foto:Humasmendes)

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) optimistis jumlah desa tertinggal di Indonesia akan terentaskan sebanyak 15 ribu desa dari 30 ribu desa tertinggal yang tersebar sebanyak 74.954 desa di nusantara.

"Saya yakin tahun ini kita berhasil mengentaskan lebih dari 15 ribu desa. Kita tunggu hasil yang valid dari sensus data potensi desa 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Menteri Desa (Mendes) Eko Putro Sandjojo saat menjadi Pembicara dalam Kuliah Umum yang bertemakan Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Auditorium Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa (17/4).

Eko menjelaskan bahwa berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2019, Kemendes telah menargetkan akan menuntaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Namun, berdasarkan hasil penelitian dari IPB dan UGM ternyata sudah lebih dari 10.000 desa dari 30.000 desa tertinggal telah terentaskan.

"Desa itu kalau kita bantu pasti akan bangkit. Masuknya dana desa yang dikelola oleh desa telah memiliki dampak yang luar biasa dalam pembangunan desa sejak tahun 2015," katanya.

Mendes PDTT, kata Eko, telah membuat suatu terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan mengarahkan empat program prioritas kepada desa dalam menggunakan dana desanya. Ke empat program tersebut masing-masing yakni pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan sarana olahraga.

"Prukades itu yang penting. Desa-desa itu miskin karena desa itu tidak punya akses pasar. Dengan model prukades ini, kita akan pertemukan antara daerah dengan dunia usaha dan perbankan serta dari kementerian terkait untuk membentuk suatu cluster ekonomi dengan skala yang besar agar sarana pasca panennya bisa masuk dan mendapat jaminan harga jualnya lebih baik dari harga produksinya," katanya.