Ilustrasi - Hari Demokrasi Internasional setiap 15 September (Foto: RRI)
Jakarta, Jurnas.com - Setiap tanggal 15 September, masyarakat global memperingati Hari Demokrasi Internasional (International Day of Democracy).
Momentum tahunan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini menjadi pengingat penting akan nilai-nilai kebebasan, hak asasi manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.
Namun, mengapa tanggal 15 September yang dipilih sebagai hari peringatannya?
Pemilihan tanggal tersebut berakar dari sebuah peristiwa bersejarah di jenjang diplomasi internasional.
Pada 15 September 1997, Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi antarparlemen dunia mengadopsi Deklarasi Universal tentang Demokrasi (Universal Declaration on Democracy).
Deklarasi ini menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar demokrasi, elemen-elemen pemerintahan demokratis, serta bagaimana demokrasi harus dijalankan secara internasional.
Satu dekade kemudian, tepatnya pada November 2007, Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional melalui Resolusi 62/7.
Penetapan ini digagas untuk mendorong seluruh negara anggota PBB agar memperkuat komitmen nasional mereka dalam memperkokoh dan mengkonsolidasikan sistem demokrasi. Peringatan pertama kali digelar secara global pada 15 September 2008.
Tujuan utama dari peringatan ini tidak hanya untuk merayakan pencapaian demokrasi di berbagai negara, tetapi juga memantau kondisi kebebasan sipil dan transparansi pemerintah secara berkelanjutan.
PBB menekankan bahwa demokrasi bukanlah sebuah tujuan akhir yang statis, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, perlindungan hak-hak minoritas, dan penegakan hukum yang adil.
Melalui momentum 15 September ini, berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan komunitas antarparlemen di seluruh dunia rutin menggelar dialog publik untuk mengevaluasi tantangan demokrasi modern, mulai dari isu kebebasan berpendapat hingga adaptasi tata kelola pemerintahan di era digital.
Minggu, 13/09/2026 11:35 WIB
