Iran Umumkan Zona Terlarang Baru untuk Tanker di Teluk Oman

Mutiul Alim | Kamis, 10/09/2026 12:19 WIB

Iran menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan (Foto: Anadolu)

Teheran, Jurnas.com - Garda Revolusi Iran mengumumkan pembentukan zona terlarang baru di luar Selat Hormuz, yang mencakup sebagian Teluk Oman hingga Laut Arab pada Rabu (9/9/2026). Pihak militer menegaskan bahwa koordinat pasti dari rute perairan strategis tersebut akan dirilis dalam waktu dekat.

Juru bicara Garda Revolusi Hossein Mohebi menyampaikan dalam siaran televisi pemerintah bahwa batasan wilayah baru ini meminimalisasi akses pelayaran komersial yang menuju ke arah Selat Hormuz.

"Zona ini kira-kira dimulai dari arah Chabahar, mencakup sebagian Laut Oman dan sebagian Laut Arab, di sepanjang rute yang dapat mengarah ke Selat Hormuz," ujar Hossein Mohebi dikutip dari AFP pada Kamis (10/9).

Mohebi menambahkan bahwa kapal yang melintas tanpa izin akan dikenai sanksi tegas berupa penolakan layanan navigasi dan asuransi saat hendak memasuki Selat Hormuz kelak. Langkah tegas ini diambil setelah Teheran mencatat kemajuan diskusi bersama Oman terkait rute pelayaran sementara di kawasan perbatasan tersebut.

Pasukan militer Iran terus memperketat lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz sejak meletusnya konflik bersenjata dengan Amerika Serikat pada 28 Februari lalu.

Otoritas Teheran mewajibkan seluruh armada kapal mengajukan izin melintas dan menolak kembali ke sistem navigasi bebas seperti sebelum perang.

Garda Revolusi mengklaim telah menembak 10 kapal komersial yang nekat melintas tanpa koordinasi resmi pada Selasa lalu. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat terus mengawal perlintasan puluhan kapal setiap malam untuk menembus blokade tersebut.

Selain isu pelayaran, pihak Teheran turut mendesak Washington untuk segera mencairkan aset Iran senilai 24 miliar dolar AS atau sekitar Rp380 triliun yang dibekukan, serta menghentikan seluruh bentuk campur tangan terhadap program nuklir dan rudal nasionalnya.