Rencana Malaysia Pulangkan Pengungsi Rohingya Ditentang PBB

Mutiul Alim | Selasa, 01/09/2026 13:19 WIB

Pengunsi Rohingya (Foto: AP)

Kuala Lumpur, Jurnas.com - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) menyatakan tidak terlibat dalam rencana Pemerintah Malaysia untuk memulangkan ribuan pengungsi asal Myanmar. UNHCR juga memperingatkan bahwa situasi di Myanmar saat ini masih sangat berbahaya bagi keselamatan para pengungsi.

Pernyataan ini muncul merespons pengumuman Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang telah memfinalisasi tahap pertama program pemulangan sukarela. Sebanyak 1.476 pengungsi dijadwalkan dipulangkan ke Myanmar pada 29 September mendatang.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa otoritas Myanmar telah menyetujui pemulangan 5.000 etnis Rohingya. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan sosial terkait kehadiran pengungsi di tengah masyarakat lokal Malaysia.

UNHCR menekankan bahwa konflik bersenjata dan kekerasan yang masih berkecamuk di Myanmar tidak memungkinkan adanya pemulangan pengungsi secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

"Di bawah hukum kebiasaan internasional—sebuah kewajiban yang mengikat bagi seluruh negara—tidak ada seorang pun yang boleh dikembalikan ke negara di mana hak atau kebebasannya berada dalam ancaman," bunyi pernyataan resmi UNHCR yang dikutip dari Reuters pada Selasa (1/9/2026).

UNHCR juga mengimbau Pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan perlindungan para pengungsi sebelum mengambil langkah deportasi.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Malaysia enggan memberikan komentar tambahan terkait teguran UNHCR dan menegaskan kembali bahwa proses pemulangan tersebut bersifat sukarela dari pihak pengungsi.

Hingga Februari, data UNHCR mencatat terdapat sekitar 193.800 pengungsi asal Myanmar dari berbagai etnis, termasuk Rohingya dan Chin yang terdaftar di Malaysia. Namun, para aktivis memperkirakan jumlah pengungsi tak terdaftar di lapangan jauh lebih tinggi.