Geram NATO Kepung Arktik, Rusia Ancam Konfrontasi Militer

Mutiul Alim | Senin, 31/08/2026 15:08 WIB

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menghadiri konferensi pers di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, di Anchorage, Alaska, AS, 15 Agustus 2025. REUTERS

Moskow, Jurnas.com - Rusia menilai peningkatan aktivitas militer NATO di kawasan Arktik sebagai bentuk ancaman keamanan langsung bagi kedaulatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Penegasan ini muncul di tengah langkah aliansi pertahanan Barat yang terus memperkuat kehadiran militernya di wilayah Kutub Utara menyusul konflik bersenjata Rusia di Ukraina.

Pada Februari lalu, NATO meluncurkan misi bertajuk Arctic Sentry untuk memperkuat posisi pertahanan di wilayah utara. Langkah ini menegaskan fokus aliansi di Arktik di tengah ketegangan dengan Moskow, serta dorongan Presiden AS Donald Trump terkait wacana akuisisi Greenland.

Lavrov menegaskan bahwa latihan militer NATO di kawasan Kutub Utara bersifat agresif dan berisiko memicu bentrokan bersenjata secara terbuka.

"Aktivitas militer di wilayah utara ini menimbulkan ancaman langsung bagi keamanan Rusia. Risiko insiden yang dapat memicu konfrontasi bersenjata, dengan potensi konsekuensi bencana besar, kini kian meningkat," tulis Lavrov sebagaimana dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, yang dikutip Reuters pada Senin (31/8).

Rusia memiliki infrastruktur militer paling intensif di kawasan Arktik, termasuk armada kapal selam bertenaga nuklir. Moskow memandang Arktik sebagai zona kepentingan strategis, sekaligus tengah mengembangkan rute pelayaran lingkar utara untuk menghubungkan jalur perdagangan menuju negara-negara Asia.

Dalam beberapa tahun terakhir, China juga mulai meningkatkan aktivitasnya di kawasan kaya mineral tersebut melalui kemitraan strategis dengan Moskow.

Di sisi lain, negara-negara anggota NATO terus memperketat penjagaan. Norwegia, yang berbatasan langsung dengan Rusia, pada bulan ini memperluas markas komando brigadenya di Arktik, menjadi langkah terbaru aliansi untuk memperkuat basis pertahanan pasca-invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.