Diundang DPD, Anwar Hafid Bakal Suarakan Krisis Fiskal Daerah Bebani APBD

Untung Subagja | Senin, 15/06/2026 08:13 WIB

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid. (Foto: Jurnas/Ist).

Jakarta, Jurnas.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menjadi narasumber dalam diskusi terpusat atau focus grup discussioin (FGD) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (FDPD) RI. Istimewanya, dalam diskusi itu, Anwar Hafid menjadi satu-satunya Gubernur yang diundang untuk dimintainya pandangannya.

FGD bakal digelar pada Rabu (17/6/2026) di Kompleks Parlemen Senayan dengan tema "Reformulasi Desain Desentralisasi Politik: Menuju Asimetrisme dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif.

Momentum ini dijadikan oleh Anawar Hafid untuk menyuarakan aspirasi para Kepala Daerah.

Anwar Hafid bakal menyoroti sejumlah persoalan strategis, terutama terkait tekanan fiskal daerah akibat pemangkasan anggaran dan kebijakan efisiensi yang berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah menjalankan pembangunan.

“Saat ini persoalan yang paling menonjol adalah krisis fiskal pemerintah daerah yang membebani APBD,” kata Anwar Hafid.

Salah satu persoalan utama yang akan disampaikan adalah dampak pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinilai cukup signifikan.

Kebijakan tersebut telah mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Para gubernur mempermasalahkan pemotongan drastis Dana Transfer ke Daerah serta Dana Alokasi Umum oleh pemerintah pusat. Pemangkasan ini memicu ancaman krisis fiskal lokal,” katanya.

Selain berkurangnya dana transfer, kebijakan efisiensi anggaran juga disebut semakin memberikan tekanan terhadap APBD. Kondisi tersebut membuat sejumlah daerah harus melakukan penyesuaian program agar pembangunan tetap berjalan.

Selain persoalan fiskal, Anwar Hafid juga akan membawa isu terkait kemampuan sejumlah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan sinergi dan solusi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak mengganggu pelayanan publik.

“Masalah kemiskinan dan pengangguran juga akan saya sampaikan. Hal-hal inilah yang akan kami perjuangkan agar mendapat perhatian para wakil daerah di Dewan Perwakilan Daerah,” ujar Anwar Hafid.

Forum tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembahasan lebih luas terkait penguatan kapasitas fiskal daerah, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Para kepala daerah berharap adanya kebijakan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program pengentasan kemiskinan tetap dapat berjalan optimal.

Di tengah tantangan fiskal yang semakin besar, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan nasional tetap bergerak dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dapat terpenuhi.

FGD ini menghadirkan narasumber yaitu Wakil Ketua DPR RI GKR Hemas, Ketua Komisi II DPR, AKademisi yang juga Penggiat Pemilu Titi Anggraini, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan Kaous PDN BRI Mardyanto Wahyu Tryatmoko.