Legislator Golkar: Pancasila Harus Dihidupi, Bukan Sekadar Dihafal

Samrut Lellolsima | Senin, 01/06/2026 12:52 WIB

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com – Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI sekaligus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial.

Menurut dia, Pancasila harus terus dihidupi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap menjadi fondasi kuat bagi persatuan dan kemajuan bangsa.

“Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” kata Firman saat menanggapi peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertema “Bangkit dari Akar, Tumbuh untuk Semua” yang digelar Magna sebagai gerakan moral anak bangsa.

Kegiatan itu dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, serta warga lintas suku dan agama sebagai wujud semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan bangsa.

Firman menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah kesenjangan ekonomi yang dinilai belum sejalan dengan amanat sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut dia, petani, nelayan, pelaku UMKM hingga guru masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial secara merata.

Selain itu, Firman juga menyoroti meningkatnya polarisasi identitas di tengah masyarakat. Ia menilai perkembangan teknologi, penyebaran hoaks, dan maraknya politik identitas di media sosial menjadi tantangan serius bagi implementasi sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia.

“Tantangan persatuan saat ini tidak ringan. Karena itu masyarakat harus semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah,” ujarnya.

Firman juga menekankan pentingnya keteladanan dari para pemimpin. Menurutnya, penerapan sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dimulai dari para pejabat, elite pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, Magna meluncurkan tiga program utama. Pertama, program “Satu Desa Satu Pancasila” yang berisi diskusi rutin di desa dan kelurahan untuk membedah persoalan lokal melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila, sekaligus memperkuat sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Kedua, program “Koperasi Merah Putih” yang bertujuan memperkuat ekonomi berbasis gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Ketiga, program “Sumpah Digital Beradab” sebagai gerakan literasi digital untuk menolak ujaran kebencian dan memperkuat nilai kemanusiaan serta persatuan di ruang digital.

“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan. Dari warung, sawah, pabrik sampai kantor pemerintah. Kalau negara hadir untuk rakyat kecil, Pancasila akan hidup dengan sendirinya,” tegas Firman.

Anggota MPR RI yang aktif melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut juga mendorong pembudayaan Pancasila sejak usia dini melalui pendidikan formal.

Ia mengusulkan agar pembacaan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilakukan secara rutin sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA.

Menurutnya, kebiasaan serupa juga dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan dari tingkat desa hingga pusat.

“Dengan cara itu, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.