Pengamat SDI: Dasco Berhasil Jembatani Komunikasi Pemerintah dengan Umat

Aliyudin Sofyan | Rabu, 22/04/2026 17:19 WIB

Pengamat Komunikasi Politik dari Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih. Foto: dok. jurnas

JAKARTA, Jurnas.com - Beberapa Minggu terakhir ini masyarakat dihebohkan oleh kasus penggelapan dana umat Gereja Katolik Aek Nabara sebesar Rp28 Miliar oleh oknum mantan Kepala Kas BNI Andi Hakim Febriansyah. Tentu saja ini sontak membuat heboh dunia perbankan di Indonesia.

Suster Natalia dari Paroki Aek Nabara dalam beberapa keterangan di televisi, podcast, dan  media cetak menceritakan kronologi peristiwa penggelapan tersebut, dan mendapatkan hembusan angin segar di dengar oleh pemerintah pusat.

Melalui Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco akhirnya pihak gereja dipertemukan dengan Direksi BNI hingga akhirnya dana umat Katolik Aek dijanjikan akan dikembalikan.

Pengamat Komunikasi Politik Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih menyampaikan apresiasinya positif atas upaya pemerintah tersebut.

“Kita bisa bisa melihat bagaimana pemerintah hadir menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat,” tutur Frans, Rabu (22/4/2026).

Frans tidak memungkiri peran Dasco yang kembali menjadi aktor penting dalam menjalankan komunikasi politik Presiden Prabowo dalam berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Meskipun demikian, ujar Franns, tetap harus ada upaya menyadarkan masyarakat mengenai produk perbankan yang ada di Indonesia, agar masyarakat mengetahui secara jelas dan rinci, serta prinsip kehati hatian dalam berinvestasi.

“Jangan terpengaruh begitu mudah untuk menanamkan uang, apalagi uang tersebut dana umat. Harus di cek minimal sampai ke Kantor Utama Tingkat Provinsi terkait program investasi tersebut. apalagi menyangkut dengan jumlah uang miliaran rupiah,” tutur Frans.

“Dan saya juga mengapresiasi langkah kantor pusat BNI dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus ini. Sebagai bank milik negara tetap berusaha menjaga citra positif di tengah masyarakat, tinggal kita masyarakat harus mengawal agar dana pengembalian tersebut benar benar dilaksanakan,” tutup Frans.