Bantuan Pangan Lebaran Jangan Sampai Rugikan Petani dan Pedagang Kecil

Samrut Lellolsima | Selasa, 24/02/2026 17:16 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati. (Foto: Dok. Humas Fraksi PKS)

Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan bantuan pangan dan penerapan Work From Anywhere (WFA) menjelang Lebaran, dapat menjadi strategi menjaga momentum ekonomi daerah. 

Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati kepada wartawan, Selasa (24/2).

Namun, dia juga meminta agar potensi distorsi harga di tingkat produsen serta risiko penurunan kualitas pelayanan publik perlu diantisipasi agar kebijakan berjalan seimbang dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, bantuan pangan memang penting untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi pihaknya berharap bantuan tersebut tidak merugikan petani maupun pedagang kecil sebagai bagian dari rantai pasok.

“Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan pedagang kecil. Harga di tingkat produsen juga harus tetap sehat,” kata Anis.

Menurut dia, stabilitas harga di tingkat produsen sangat penting agar sektor pertanian dan perdagangan kecil tetap bertahan di tengah lonjakan permintaan musiman.

Sehingga, keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha produsen harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan subsidi atau bantuan.

Lebih lanjut, Anis juga menyoroti kebijakan WFA bagi ASN dan pekerja menjelang arus mudik Lebaran. Kebijakan tersebut dinilai memiliki potensi strategis dalam mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus memperpanjang aktivitas ekonomi di daerah.

“Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya juga menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat. Karena produktivitas aparatur dan standar pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas.