Penumpang kapal Pelni. Foto: pelni/jurnas
JAKARTA, Jurnas.com – Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelontorkan dana hampir Rp 3 Triliun kepada PT Pelni.
Gelontoran dana sebesar itu melalui berbagai skema pendanaan seperti Public Service Public Obligation (PSO) kapal penumpang ekonomi, Tol Laut, subsidi kapal Rede, dan subsidi penugasan kapal ternak.
Pelni mencatat, tahun 2026 dana PSO dari pemerintah sebesar Rp 2,78 triliun untuk kapal penumpang, penugasan subsidi tol laut sebesar Rp 135 miliar, penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp 48,5 miliar, dan penugasan subsidi kapal ternak sebesar Rp 13 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 2,976 Triliun.
Berbagai subsidi dan penugasan tersebut disahkan dalam kontrak kerja sama antara Kemenhub dengan Pelni di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
“Penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini menjadi fondasi penting bagi Pelni untuk terus menghadirkan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di daerah 3TP. Kami berkomitmen penuh untuk mengoperasikan trayek-trayek ini dengan standar keselamatan dan pelayanan yang baik,” ujar Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Nuraini Dessy,
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto turut menyampaikan bahwa penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3TP.
“Sementara kapal ternak mendukung distribusi hewan ternak secara aman dan efisien antarpulau sehingga harga daging tetap stabil,” tambah Kokok.
Pada tahun 2026 ini, Pelni mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 8 trayek tol laut dan 1 trayek khusus kapal ternak.
Sebagai informasi, sebelumnya Pelni juga mendapat guyuran dana dari pemerintah sebesar Rp 3 Triliun untuk membangun tiga unit kapal penumpang pada tahun 2026 ini.
