ICW Duga KPK Takut Panggil Bobby Nasution Terkait Korupsi Proyek Jalan

Gery David Sitompul | Senin, 17/11/2025 09:15 WIB

Gubenur Sumatera Utara Bobby Nasution. (FOTO: Instagram/Bobbynst)

Jakarta, Jurnas.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kepala satuan (kasatgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengurusi dugaan korupsi proyek Jalan Sumatera Utara (Sumut) takut memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Hal ini disampaikan Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah saat melakukan aksi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Jumat, 14 November 2025.
Dugaan kepala satgas KPK takut memeriksa Bobby ini diketahui dari pemberitaan sebuah media nasional.

“Penyidik KPK bahkan sudah mengusulkan kepada ketua satgas yang menangani kasus ini untuk memeriksa Bobby. Tapi, ketiga kepala satgas tersebut tidak ada yang berani untuk memeriksa Bobby,” kata Zararah seperti dikutip Senin, 17 November 2025.

Meski begitu, Zararah tak mengungkap siapa kasatgas yang dimaksud. Namun, dari berbagai informasi yang dikumpulkan, salah satunya adalah Rossa Purbo Bekti.

Lebih lanjut, Zararah berharap komisi antirasuah segera mengusut keterlibatan Bobby dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Apalagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan sudah minta Bobby dihadirkan dalam persidangan.

Pengembangan kasus ini, kata dia, juga harus dilakukan seperti dugaan rasuah lainnya. Jangan sampai ada kesan KPK ketakutan dengan Bobby Nasution.

“Contohnya kasus E-KTP, kasus korupsi mantan Menpora itu juga dikembangkan dari fakta yang ada di persidangan,” tegasnya.

“Maka harusnya pada kasus ini, apabila ada petunjuk baru dari persidangan, KPK seharusnya mengembangkan kasus gitu. Jadi membuka kasus baru. Nah, ini jangankan mengembangkan kasus tapi untuk memeriksa Bobby saja tidak berani begitu,” sambung dia.

Lagipula, peranan Bobby juga harusnya terendus oleh KPK setelah ada informasi pergeseran anggaran menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Bobby itu terlibat pada tahap perencanaan, mengganti APBD Sumut sebanyak empat kali, untuk memasukkan proyek pembangunan ini. Padahal sebelumnya itu tidak termasuk kebutuhan Provinsi Sumut, tidak pernah ada di APBD Sumut, berarti kan tidak butuh,” ungkap Zararah.