KPK: Menas Erwin Suap Hasbi Hasan Urus 5 Perkara, DP Rp9,8 Miliar

Gery David Sitompul | Kamis, 25/09/2025 18:08 WIB

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur dalam konferensi pers.

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah diduga menyuap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan untuk mengurus lima perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Menas Erwin telah memberikan uang Rp9,8 miliar sebagai uang muka suap atau down payment (DP) kepada Hasbi.

"Total Rp9,8 miliar sebagai DP dalam pengurusan perkara-perkara tersebut," kata Budi di Gedung Mwrah Putih KPK Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.

KPK telah melakukan penahanan terhadap Menas Erwin selama 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini sampai dengan 14 Oktober 2025 di Rutan KPK Klas I Jakarta Timur.

Penahanan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditangkap tim KPK di sebuah rumah di kawasan BSD Tangerang Selatan pada Rabu, 24 September 2025 malam.

"Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif dan melakukan penahanan terhadap saudara MED (Menas Erwin Djohansyah) untuk 20 hari pertama," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur dalam konferensi pers.

KPK menyebut Menas Erwin bisa berhubungan dengan Hasbi Hasan karena dikenalkan oleh seseorang yang bernama Fatahillah Ramli di awal tahun 2021.

Perkara hukum yang hendak diminta bantuan oleh Menas Erwi di antaranya, sengketa di Bali dan Jakarta Timur; sengketa lahan di Depok; sengketa lahan di Sumedang; sengketa lahan di Menteng; dan sengketa lahan tambang di Samarinda.

Namun, dalam prosesnya, perkara-perkara yang diminta bantuan tersebut ternyata kalah sehingga Menas Erwin akan dilaporkan oleh pihak terkait.

Untuk itu, Menas Erwin menghubungi Fatahillah Ramli agar membantu menyampaikan kepada Hasbi untuk mengembalikan uang muka pengurusan perkara yang sudah diberikan.

Atas perbuatannya tersebut, Menas Erwin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).