Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto dok. KKP/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 1,7 triliun. Capaian ini terbilang meningkat dibanding tahun 2021 yang sekitar Rp 700 miliar.
Hal itu, disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. “Kami mencoba dengan kondisi yang ada, dan melakukan yang terbaik. Tahun ini PNBP perikanan meningkat mencapai Rp 1,79 triliun,” ungkap Menteri Trenggono dalam Bincang Bahari di Kantor Pusat KKP Jakarta, Senin (26/12).
Menteri Trenggono merinci, perolehan PNBP sementara sebesar Rp 1,79 triliun berasal dari sumber daya alam (SDA) perikanan sebanyak Rp 1,1 triliun. PNBP non-SDA Rp 611,8 miliar. Serta PNBP BLU Rp 44,3 miliar. Perolehan ini mencetak sejarah sebagai PNBP terbesar KKP sejak berdiri tahun 1999.
Sedangkan volume produksi perikanan sampai triwulan III tahun 2022 mencapai 18,45 juta ton. Terdiri dari hasil tangkapan sebanyak 5,97 juta ton, hasil perikanan budidaya 5,57 ton, dan rumput laut sebanyak 6,9 juta ton.
Menteri Trenggono mengatakan, tahun ini kampung-kampung budidaya juga sudah berjalan di beberapa daerah, seperti kampung budidaya patin, rumput laut. "Ke depan kami ingin membuat kawasan budidaya berbasis kawasan yang modern untuk komoditas udang,” ucap Trenggono.
Menteri Trenggono menambahkan, program ekonomi biru belum seluruhnya berjalan di sepanjang tahun 2022. Untuk itu, pihaknya mengupayakan seluruh program dapat diimplementasikan di tahun depan. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan nasional. Serta menjaga kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan.
Menteri Trenggono mengaku membuat sebuah kebijakan dan menerapkannya karena menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia yang begitu luas, tidaklah mudah. Menurutnya, yang KKP sampaikan dan belum terimplementasi adalah bagian dari sosialisasi. Pihaknya masih terus menyiapkan proses di balik itu sebagai payung hukum yang clear dan jelas.
Sebagai informasi, KKP mengusung lima program ekonomi biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Program yang mencakup hulu hingga hilir tersebut berupa perluasan kawasan konservasi, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).
