Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. (Foto istimewa/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bijih bauksit, akan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (Smelter) sehingga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Demkian ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. "Pembangunan 12 smelter bauksit ditargetkan seluruhnya bisa selesai Juni 2023. Saat ini, baru 4 smelter yang beroperasi dengan kapasitas produksi 4,3 juta ton per tahun," kata Menteri Arifin di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Menurut Menteri Arifin, 4 smelter belum menyerap sesuai kapasitas sehingga dari 25 juta ton bijih yang diproduksi 90 persen masih di ekspor. Dengan pembangunan smelter diharapkan bijih bauksit dapat terserap semuanya di dalam negeri dengan kapasitas meningkat dari 25 juta ton bijih bauksit menjadi 40 juta ton.
"Mudah-mudahan bisa terealisasi Juni 2023, dari sisanya 8 itu akan diselesaikan. Dari 25 juta ton bauksit akan bertambah menjadi 40 juta ton. Itu sesuai dengan aturan perjanjian 2023 harus selesai, pembangunan smelter ini juga dilakukan verifikasi oleh surveyor, melalui data-data surveyor itu ekspor untuk bijih olahan," ujarnya.
Adapun terkait insentif untuk industri pengolahan bauksit dalam negeri, Menteri ESDM mengatakan saat ini masih dikaji oleh Kementerian Keuangan. Namun, jika memang industri ini mendapatkan insentif, dia berharap kedepannya industri ini bisa mandiri ketika sudah berhasil dalam mengelola bauksit. Karena nilai tambah bauksit diprediksi meningkat sehingga tidak memerlukan insentif lagi.
"Selama ini yang 12 ini mendapatkan keringanan bisa menjual produk bauksit olahan untuk di ekspor dan nilainya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya juga tinggi, kedepannya kita lihat bahwa harus bisa mampu, karena nilai tambahnya diproses dari biji olahan menjadi murni itu nilainya jadi tinggi," ujarnya.
Kamis, 09/07/2026 10:52 WIB
Kamis, 09/07/2026 10:45 WIB
