Pimpinan MPR Bersama Menkopolhukam dan Delegasi Konferensi Internasional Lakukan History Walk

Aliyudin Sofyan | Selasa, 25/10/2022 16:03 WIB

Pimpinan MPR bersama Delegasi Konferensi Internasional melakukan History Walk dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka. (Foto: Humas MPR)

Bandung, Jurnas.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Menkopolhukam Mahfud MD yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan para delegasi dari 15 parlemen negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Sekretaris Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI serta Liga Muslim Dunia, melakukan history walk dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka. Sebagai salah satu rangkaian pembukaan Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau nama sejenis lainnya dari masing-masing parlemen negara anggota OKI.

History walk menyegarkan kembali Spirit Bandung dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang berhasil diselenggarakan Indonesia di Gedung Merdeka. Menghasilkan Declaration of The Promotion of World Peace and Cooperation atau dikenal Dasasila Bandung, yang menyerukan upaya perdamaian dunia dan kerjasama internasional.

"Spirit Bandung tersebut akan dibawa kembali dalam penyelenggaraan Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau nama sejenis lainnya dari masing-masing parlemen negara anggota OKI, yang digagas MPR RI untuk membentuk World Consultative Assembly Forum atau Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia," ujar Bamsoet usai melakukan history walk bersama delegasi dari 15 parlemen negara OKI, di Bandung, Selasa (25/10/22).

Bamsoet menjelaskan, spirit bandung dalam Konferensi Asia Afrika 1955 berhasil menumbuhkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, sekaligus menggalang persatuan dan kerjasama diantara negara-negara Asia dan Afrika, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun masalah regional, serta telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional.

Konferensi Asia Afrika juga telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika melawan imperialisme dan rasialisme yang masih berlangsung pasca perang dunia II, sehingga kemudian lahirlah negara-negara merdeka di benua Asia dan Afrika. Saat ini tinggal satu negara yang belum merdeka secara penuh, yaitu Palestina.

"Selain Konferensi Asia-Afrika, sejarah juga mencatat penyelenggaraan konferensi lain yang sangat monumental, yakni konferensi dalam rangka deklarasi pembentukan OKI di Rabat, Maroko pada 22-25 September 1969. Terlaksana atas inisiatif Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hussein II dari Maroko, untuk menyatukan seluruh kekuatan negara-negara Islam sebagai reaksi keras atas pembakaran situs suci Masjid Al
Aqsa. Cita-cita OKI juga tertuang tajam dalam piagam pendirian OKI yang menyerukan tentang persaudaraan dan persatuan negara-negara muslim sedunia, menyerukan komitmennya pada Piagam PBB yang sejalan dengan prinsip-prinsip memuliakan hak asasi manusia dan menciptakan perdamaian dunia," jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, semangat solidaritas yang melahirkan Konferensi Asia-Afrika 1955, dan konferensi pembentukan OKI 1969, kini kembali menemukan relevansinya. Hal itulah yang menjadi salah satu landasan MPR RI berinisiatif mengundang Pimpinan-Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau nama sejenis lainnya dari masing-masing parlemen negara anggota OKI, untuk bermusyawarah membentuk Forum MPR Dunia, Forum Majelis Syuro, Forum Consultative Assembly, atau nama lain yang nanti disepakati.

Terlebih saat ini dunia sedang mengalami dinamika yang sangat krusial. Landscape politik dan ekonomi global penuh gejolak dan tantangan. Semua negara berupaya keras memulihkan ekonominya setelah dihantam pandemi Covid-19, fase ini terganggu oleh konflik dan ketegangan global yang berkepanjangan dan dampak negatifnya dirasakan langsung oleh masyarakat dunia.

"Dunia juga sedang menghadapi perubahan iklim yang ditandai peningkatan panas bumi. Berbagai ancaman dan tantangan global tersebut tidak cukup hanya dicermati, melainkan harus menghadirkan kepedulian dan kerja sama, khususnya dari parlemen, untuk mencarikan jalan keluarnya agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas pada kehidupan seluruh umat manusia. Kerjasama parlemen tersebut dapat kita galang melalui World Consultative Assembly Forum," pungkas Bamsoet.