Anggota DPR: B-35 atau B-40 Dorong Perbaiki Harga TBS Sawit

Aliyudin Sofyan | Selasa, 23/08/2022 23:14 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. Foto: dpr.go.id

JAKARTA, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai percepatan penerapan kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan CPO (Crude Palm Oil) sebesar 35% atau bahkan 40%  (B-35  dan B-40) akan mendorong peningkatan daya serap produk kelapa sawit dalam negeri dan terciptanya stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.

“Pada saat harga minyak goreng naik bahkan sempat terjadi kelangkaan, kondisi itu terjadi karena realisasi ekspor jauh lebih besar disebabkan harga CPO di luar negeri jauh lebih bagus dibandingkan di dalam negeri,” kata Andi Akmal melalui keterangan tertulis yang diterima jurnas.com di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Hal itu merupakan bagian dari hukum ekonomi sehingga pemerintah memperbaiki kebijakan dengan harapan dapat membantu menurunkan harga minyak goreng. Akan tetapi, muncul masalah lain dimana harga TBS kelapa sawit justu anjlok ditingkat hulu petani.

Pada saat itu, katanya, permasalahan utama dihadapi oleh petani swadaya karena  tidak ada kepastian pembelian produk TBS mereka dibandingkan dengan petani plasma atau petani kemitraan.  Tetapi, hari ini harga TBS sudah mulai merangkak naik, bahkan di sebagian wilayah Indonesia, harga TBS sudah berada diatas 1.500 per kg.

“Kita berharap, harga TBS kembali ke harga diatas 2.500 per kg. Memang ada kebijakan-kebijakan yang perlu kita perbaiki dan itu sudah diperbaiki oleh pemerintah saat ini sehingga harga TBS bisa membaik lagi,” katanya.

Dia menambahkan selama ini, sawit Indonesia diserap oleh pasar ekspor dan  biodiesel atau B-30% untuk bahan bakar minyak. Tantangan ke depan, bagaimana Indonesia dapat memperluas pasar ekspor CPO termasuk menghadapi kampanye negatif terhadap minyak sawit serta para pesaing-pesaing dari negara produsen minyak lainnya.

“Bagaimana ke depan dapat menaikkan kandungan CPO pada BBM atau biodiesel menjadi 35% bahkan 40% sehingga ada kepastian penyerapan dari produk TBS bagi petani dan pengusaha sawit Indonesia,” katanya pada Wakil Rakyat Bicara Sawit 2022, baru-baru ini.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, politisi Partai Keadilan Sejahtera tu mengharapkan agar semua pihak bersama Pemerintah untuk lebih serius dalam menjaga sawit nasional mengingat kelapa sawit merupakan primadona Indonesia dan penopang ekonomi bangsa.

Pemerintah harus melindungi semua pihak, tidak hanya petani tetapi juga pelaku industri sehingga dampaknya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dia juga menekankan pentingnya sosialisasi kelapa sawit untuk terus digencarkan dan massif karena kelapa sawit dan produk turunanya bukan hanya sekadar wacana bagi pelaku usaha dan masyarakat, tetapi dampaknya nyata dan dirasakan oleh semua pihak. Sebab, produk turunan kelapa sawit sangat banyak dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Sosialisasi kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada asosiasi dan dunia usaha dapat lebih gencar dilakukan sampai terjadi sinerji yang baik sehingga jika ada masalah, dapat dicarikan solusi secara bersama-sama,” katanya. 

Mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  itu menjelaskan  Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar dunia sejak 2006 dengan luas area saat ini mencapai 16 juta hektare dengan produksi mencapai 44 juta ton bahkan mencapai 48 juta ton. Potensi kelapa sawit  Indonesia masih akan terus bertumbuh  dan berkembang melalui dukungan Pemerintah maupun berbagai pihak.

Dia menambahkan peran strategis kelapa sawit sangat jelas. Total nilai ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai US$17,36 miliar pada tahun 2020. Angka tersebut memberikan kontribusi sebesar 53,46% dari total nilai ekspor kelapa sawit global yang mencapai US$32,48 miliar pada 2020. “Oleh karena itu, perlu kita memanfaatkan kesempatan ini  untuk menggenjot perekonomian negara dari sektor kelapa sawit, baik di sisi hulu maupun hilirnya,” katanya.