Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba pada tahun 2022 ini.
Pasalnya, kenaikan harga BBM secara terburu-buru ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19, bahkan saat ini Omicron cenderung meningkat lagi dan diprediksikan akan mencapai 100 ribu orang terinfeksi perhari.
Syarief Hasan menilai, kebijakan menaikkan harga BBM tersebut kurang tepat dilakukan secara terburu-buru. “Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM.”, ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan menjelaskan, dirinya bahkan mendesak agar Pemerintah menyiapkan BBM yang bisa diakses oleh masyarakat dengan harga murah. “Kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak pernah sepakat dengan kebijakan menaikkan harga BBM ini. Kebijakan ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya dengan DPR RI, padahal kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.”, ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga menuturkan, Pemerintah harusnya mencari solusi alternatif untuk BBM bagi masyarakat. “Pemerintah harusnya memiliki solusi alternatif terkait BBM dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil. Bukannya malah terus menerus mengambil kebijakan menaikkan harga BBM secara tiba-tiba.”, tegas Syarief Hasan.
Ia juga menegaskan, Partai Demokrat juga menolak kebijakan menaikkan tarif tol yang justru mempersulit perkembangan usaha kecil menengah. “Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, pemerintah seharusnya fokus menggencarkan program bantuan kepada masyarakat dan usaha kecil, bukan mempersulit mereka dengan menaikkan harga BBM yang diikuti dengan menaikkan tarif Toll," ungkap Syarief.
Ia menilai, kenaikan tarif tol ruas hanya pasti meningkatkan biaya logistik dan pengiriman barang/ distribusi barang. “Dengan adanya kenaikan-kenaikan secara mendadak ini, tentu akan berdampak pada meningkatnya biaya logistik. Akibatnya, usaha kecil menengah yang menggunakan jalan tol untuk pengiriman barang akan terpengaruh dengan kenaikan tarif ini," jelasnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga menjelaskan, Pemerintah harus melakukan sosialisasi sebelum mengambil àkebijakan.
“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi. Pemerintah juga harus amendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil yang tidak ingin diberatkan dengan berbagai kenaikan-kenaikan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka.”, tutup Syarief Hasan
