Penjara tersebut “telah menjadi tempat pelanggaran hak asasi manusia terhadap tahanan politik dan tahanan lainnya,†kata pernyataan Departemen Sate AS. (Berkas/AFP)
Atlanta, Jurnas.com - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan daftar sanksi baru yang menargetkan individu dan organisasi yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan warga sipil selama perang saudara di Suriah.
Disadur dari Arab News, yang masuk dalam daftar sanksi tersebut termasuk warga negara Suriah, bagian dari dinas intelijen militer negara itu, dan dua kelompok pemberontak bersenjata.
Pejabat pemerintah AS dari Departemen Luar Negeri dan Keuangan mengatakan, sanksi tersebut mencakup delapan penjara yang dikendalikan pemerintah Suriah yang merupakan situs pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap tahanan dan tahanan politik, dan lima pejabat senior yang terlibat dalam mengawasi penyiksaan dan pembunuhan narapidana.
Rusia dan Dunia Islam Berbagi Visi Geopolitik
Beberapa cabang dinas intelijen militer Suriah yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, dan sejumlah perwira tinggi, juga terkena sanksi.
"Orang-orang dan entitas yang ditunjuk hari ini telah menjadi pihak dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, (dan) penyiksaan dan pembunuhan tahanan," kata direktur Kantor Pengawasan Aset Asing di Departemen Keuangan, Andrea Gacki pada pada Rabu (28/7).
Para pejabat AS mengatakan bahwa penyiksaan yang mengerikan dan ribuan pembunuhan telah terjadi di penjara militer Suriah, dan kondisi yang dihadapi para tahanan tidak manusiawi. Setidaknya 14.000 tahanan dilaporkan tewas setelah disiksa.
"Tindakan yang diumumkan hari ini menunjukkan bahwa pemerintah AS terus mengadvokasi hak-hak Suriah," kata Gacki.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan, Dunia harus memperbarui tekad bersama untuk mempromosikan martabat dan hak asasi manusia semua warga Suriah.
"Kami mendesak masyarakat internasional untuk bergabung dengan seruan kami untuk gencatan senjata nasional, pembebasan segera mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, dan untuk informasi tentang nasib orang hilang. Rezim Assad harus tahu bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk perdamaian abadi atau kemakmuran ekonomi di Suriah.”
Sanksi dijatuhkan pada Ahrar Al-Sharqiya, sebuah kelompok pemberontak bersenjata Suriah yang aktif di provinsi timur negara itu, yang menurut pemerintah AS terkait dengan Al-Qaeda dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan aktivis politik.
Saraya Al-Areen, sebuah kelompok milisi di provinsi Latakiya yang bersekutu dengan rezim Suriah dan telah terlibat dalam pertempuran di wilayah tersebut atas nama militer negara, juga menjadi sasaran.
Seorang fasilitator keuangan Al-Qaeda di Turki, dan penggalang dana dan perekrut untuk Al-Qaeda di Suriah juga ditunjuk. Gacki mengatakan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah AS untuk mengganggu aktivitas kelompok teroris.
Orang-orang yang terkena sanksi termasuk pejabat intelijen militer Brig. Jenderal Asef Al-Deker, Brigjen. Jenderal Ahmed Al-Dib dan Mayjen Malik Ali Habib.
Menurut Departemen Luar Negeri, penjara-penjara yang terkena sanksi dioperasikan oleh Intelijen Militer Suriah Cabang 215, Cabang 216, Cabang 227, Cabang 235, Cabang 248, dan Cabang 290, dan telah menjadi tempat berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran oleh rezim Assad sejak awal konflik.
Pada tahun 2019, Departemen Keuangan memberlakukan Caesar Act, yang menjatuhkan sanksi pada rezim dan Presiden Bashar Assad dalam upaya untuk memaksanya mengakhiri serangan oleh pasukannya terhadap warga sipil Suriah dan meminta pertanggungjawabannya atas kekejaman terhadap tahanan.
Tindakan itu dinamai seorang fotografer tak dikenal yang hanya dikenal sebagai "Caesar" yang mendokumentasikan penyiksaan dan penyalahgunaan tahanan di dalam penjara Suriah.
Gambar-gambar itu mengungkapkan bahwa 8.382 tahanan dilecehkan selama penahanan oleh cabang-cabang dinas intelijen militer Suriah.
Cabang-cabang ini diidentifikasi oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Suriah, yang didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sebagai fasilitas di mana kematian dalam tahanan dan pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi.
KEYWORD :Sanksi Amerika Serikat Suriah Pelanggaran HAM
