Paris, Jurnas.com - Parlemen Prancis pada Senin (26/7) menyetujui RUU yang akan mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi petugas kesehatan serta mewajibkan izin kesehatan yang didukung di berbagai tempat sosial saat Prancis berjuang melawan gelombang keempat infeksi COVID-19.
Pengunjung museum, bioskop, atau kolam renang di Prancis sudah ditolak masuk jika mereka tidak dapat menunjukkan izin yang menunjukkan mereka telah divaksinasi terhadap COVID-19 atau memiliki tes negatif baru-baru ini.
Bukti vaksinasi ini diperlukan untuk festival skala besar atau untuk pergi clubbing. Kemudian, mulai awal Agustus, bukti sudah divaksinasi akan diperlukan lebih lanjut untuk memasuki restoran dan bar serta untuk perjalanan kereta api dan pesawat jarak jauh.
Langkah-langkah yang terkandung dalam RUU tersebut akan berakhir pada 15 November. Lampu hijau terakhir dari mahkamah konstitusi, yurisdiksi tertinggi negara, akan diperlukan sebelum undang-undang tersebut dapat berlaku.
Dari sekitar 4.000 kasus baru sehari pada awal Juli, infeksi harian di Prancis secara bertahap meningkat, melampaui 22.000 minggu lalu, dengan rawat inap juga meningkat.
Seperti banyak negara lain di Eropa, Prancis menghadapi varian Delta yang sangat menular, pertama kali diidentifikasi di India, yang mengancam akan memperpanjang pandemi dan menggagalkan pemulihan ekonomi.
Pihak berwenang meningkatkan upaya untuk memfasilitasi vaksinasi massal dan meningkatkan penjangkauan kepada mereka yang belum membuat janji.
Pada Minggu, 49,3 persen dari 67 juta penduduk Prancis telah menerima dua dosis atau satu suntikan vaksin COVID-19, masih jauh dari ambang batas yang menurut beberapa ahli dapat membantu sebagian besar mengekang penularan COVID-19, sebuah mekanisme yang disebut kekebalan kelompok.
Para ahli dari Institut Pasteur negara itu mengatakan awal tahun ini pelonggaran total pembatasan di negara itu dapat dipertimbangkan tanpa kebangkitan epidemi jika lebih dari 90 persen orang dewasa menerima vaksin. (Reuters)
TAGS : Prancis Vaksinasi Nakes Pandemi COVID-19
