Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rachel Maryam. (Foto: Dok. Kompas)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menilai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki purna tugas pada November 2021 merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Informasi belum ada. Kami tentu menyerahkan semua ke presiden karena ini adalah hak prerogatif presiden," kata politisi Partai Gerindra, Rachel Maryam saat dikontak, Sabtu (19/6).
Kendati begitu, anggota Komisi I DPR RI ini berharap Presiden Jokowi dapat memilih pengganti Marsekal Hadi dengan mempertimbangkan generasi yang beragam.
Anggota Baleg DPR Dorong Penguatan Ombudsman
"Mengenai panglima ini, lazimnya sih presiden memilih agar mempertimbangkan bergantian tiap angkatan ya," ujarnya.
"Artinya kalau kemarin sudah dari AU, sebaiknya sekarang dari AL atau AD," sambungnya.
Politisi asal Bandung ini juga berharap agar Panglima TNI yang baru nanti kelak bida melakukan sinergi yang selaras dengan Menhan dan Presiden.
Hal tersebut, masih kata Rachel, sangat penting dan krusial karena ini sangat berhubungan dengan sistem pertahanan Indonesia kedepan.
"Harapannya tentu agar Panglima TNI yang baru kelak bisa bersinergi dan memiliki visi yang selaras dengan menhan dan presiden dalam memperkuat sistem pertahanan indonesia kedepan," tukasnya.
Seperti diketahui, belakangan ini kandidat untuk menjadi orang nomor satu di TNI mengerucut menjadi dua nama, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
KEYWORD :Warta DPR Komisi I DPR Gerindra Rachel Maryam Panglima TNI Hadi Tjahjanto
