Mark Sungkar di PN Jakpus. (Foto : Jurnas/Ira).
Jakarta, Jurnas.com- Mark Sungkar kembali menjalani sidang lanjutan Dana Kegiatan Pelatnas Triathlon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021). Sidang dengan agenda keterangan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPu) dan saksi ahli Hukum Tata Negara dari Mark Sungkar digelar mundur alias ngaret hingga larut malam.
Dalam kesaksiannya, Muhammad Rullyyandi selaku saksi Ahli Hukum Tata Negara mengatakan dalam kasus ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mestinya yang melaporkan ke penegak hukum bila memang ada yang bertentangan terkait pengelolaan keuangan negara. Sayangnya dalam kasus ini hal itu tidak terjadi.
“Bilamana ada temuan unsur yang bertentangan dengan negara terkait pengelolaan keuangan negara, ini seharusnya BPK yang melapor ke penegak hukum. Nah hari ini saya melihat BPK itu seperti membuat satu kesimpulannya sendiri, sehingga itu menyalahi Undang-undang (UU). Dan ini bertentangan dengan peraturan BPK sendiri terkait sistem pengelolaan keuangan negara. Ini diperlukan kepastian hukum, dan ini tidak terjadi. Dan saya hadir sebagai saksi mesti meyakini hakim bahwa dalam kasus ini ada kekeliruan,” tegas Rullyyandi.
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI), Mark Sungkar mengatakan saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum sangat mengapresisi dirinya dalam menghadapi kasus ini. Bahkan secara pribadi sempat disebutkan dirinya hanya sebagai korban dari kasus tersebut.
Haris YL Diduga Korban Mafia Auditor BPK, Terpidana Suap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel
“Beliau secara pribadi sempat mengatakan kepada saya, kalau saya hanya sebagai korban. Kan disebutkan bahwa beliau mengatakan dasarnya bantuan itu untuk try in, try out. Kalau itu dijadikan dasar, tentu menjadi tidak jelas. Kalau try in bertanding di dalam negeri dan try out bertanding diluar negeri, bantuan untuk itu, sedangkan uangnya itu tidak ada. Jadi yang dirugikan siapa?,” tanya Mark Sungkar.
“Untuk meningkatkan prestasi persiapan atlet Asian games, tetapi uangnya nol. Padahal kontraknya ada. Yang melanggar perjanjian bukan kami. Cabang Olahraga (Cabor) ini hanya korban dari oknum Kemenpora yang harusnya diusut.
Mark Sungkar juga menyampaikan, kesimpulan yang disampaikan para ahli di sidang tersbeut, kemungkinan ada miss manajemen pelaporan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, mestinya prosedur pengauditan di Kemenpora yang mestinya dilakukan pengauditan.
“Prosedur Kemenpora yang mestinya diaudit. Harusnya BPK . tapi BPK belum apa-apa, tiba-tiba masalah ini sudah di tangan kepolisian. Intinya, kalau keadilan itu ditegakkan harusnya kami yang untung bukan buntung. Harusnya atlet dibayarkan haknya. Sekarang atlet belum dibayar, pelatih blm dibayar, yang rugi siapa? Atlet jadi tidak maksimal untuk dapatkan medali. Ini seperti Anda beli kambing dititipkan orang, diayar nggak dan dikasih makan nggak. Itu kambing tentu jadi kurus saat ingin dipotong saat lebaran haji. Begitu kira-kira ya,” tandas Mark Sungkar.
“Kita melihat kasus Ini dipaksakan. Dan Alhamdulillah anak-anak selalu support sepenuhnya. Mereka hanya mengingatkan, kalau mau tempur kita tempur. Karena kami tahu bahwa kami tidak salah. Harapan kita, Allah membuka hati Hakim untuk benar-benar melihat kebenaran,” tutup Mark Sungkar.
KEYWORD :Kabar Artis Mark Sungkar BPK
