Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang. (Foto: Dok. Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah perlu mempersiapkan secara matang persiapan pembukaan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sebab, masih banyak kepala daerah yang kurang paham persoalan kepegawaian.
"Seleksi CPNS dan PPPK non-guru ini harus diperhatikan BKN karena kepala daerah ini ada yang dari pengusaha dan preman, sehingga kurang memahami roh kepegawaian," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6).
Hal yang sama diutarakannya saat memimpin rapat kerja Komisi II dengan MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo, kemarin.
Dalam kesempatan itu, politisi PDIP ini juga menyoroti soal pembekalan panitia petugas khusus (PPK) dalam proses seleksi CPNS dan PPPK ini.
"Apakah memang sudah ada pelatihan khusus Pak kepada PPK? Ini untuk memastikan kalau PPK ini betul betul paham dengan mekanisme CPNS tersebut," ujarnya.
Secara khusus, Junimart meminta BKN mengawasi pelaksanaan rekrutmen PPPK dari awal sampai akhir.
Junimart mengkhawatirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan marak jika kepala daerah diberi kewenangan meluluskan peserta seleksi CPNS maupun PPPK.
Lionel Messi Bakal Merumput di GBK 19 Juni
"Hal ini memicu arogansi pemda sehingga BKN harus berhati-hati agar tidak terjadi KKN," terangnya
Sementara itu, Menteri Tjahjo Kumolo menyampaikan, formasi CPNS dan PPPK 2021 yang sudah ditetapkan sebanyak 698.618.
Angka tersebut meleset jauh dibandingkan target awal pemerintah sebanyak 1,3 juta ASN baik CPNS maupun PPPK.
"Pengadaan ASN tahun ini menggunakan sistem merit di mana formasi yang sudah kami tetapkan sebanyak 698.618," kata Menteri Tjahjo
Untuk diketahui, KemenPAN-RB dalam rapat koordinasi virtual pada 6 Mei 2021 dengan pemda sudah menyampaikan rencana pembukaan pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK pada 31 Mei. Namun, jadwal tersebut diundur.
KEYWORD :Warta DPR Komisi II DPR CPNS PPPK Junimart Girsang PDIP
