Senin, 26/07/2021 03:59 WIB

Ini Alasan PBB Tunda Pemungutan Suara untuk Hentikan Pasokan Senjata ke Myanmar

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan di belakang barikade selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar pada 27 Februari 2021. [Stringer - Anadolu Agency]

New York, Jurnas.com - Pemungutan suara Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 193 orang pada Selasa (18/5) mengenai rancangan resolusi yang menyerukan segera dihentikan pasokan, penjualan atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata dan amunisi ke Myanmar telah ditunda.

Seorang juru bicara presiden Majelis Umum PBB mengatakan sebelumnya, badan itu akan melakukan pemungutan suara pada Selasa. Belum diketahui kapan pemungutan suara akan dijadwalkan ulang. Beberapa diplomat mengatakan pemungutan suara itu ditunda dalam upaya mendapatkan lebih banyak dukungan.

Rancangan resolusi menyerukan militer Myanmar - yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari - untuk mengakhiri keadaan darurat, menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan menghormati keinginan rakyat seperti yang diungkapkan dalam hasil pemilihan November.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Myanmar berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih pemimpin Aung San Suu Kyi dan menahan dia dan pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Draf teks PBB menyerukan pembebasan mereka.

Militer, yang telah membentuk junta junta yang berkuasa, mengeluhkan penipuan dalam pemilihan November yang mengembalikan Aung San Suu Kyi ke tampuk kekuasaan. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Rancangan resolusi Majelis Umum "menyerukan kepada angkatan bersenjata Myanmar untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai, anggota masyarakat sipil, wanita, pemuda, serta anak-anak dan lainnya".

Setidaknya 788 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan junta dalam tindakan keras terhadap protes terhadap pemerintahannya, menurut sebuah kelompok advokasi.

Militer, yang membantah angka itu, memberlakukan pembatasan ketat pada media, informasi, dan Internet. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi penangkapan dan jumlah korban.

Teks PBB juga mendesak tentara untuk menghentikan "serangan terhadap, pelecehan dan pembatasan terhadap tenaga medis, pembela hak asasi manusia, anggota serikat pekerja, jurnalis dan pekerja media ... dan pembatasan di Internet dan media sosial".

Jika diadopsi, rancangan resolusi tersebut akan mendesak militer untuk mengizinkan kunjungan utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, dan melaksanakan rencana Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri krisis.

Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pada hari Senin memberlakukan sanksi baru yang menargetkan junta Myanmar.

Hanya Dewan Keamanan PBB yang dapat menjatuhkan sanksi yang mengikat secara hukum atau embargo senjata, tetapi para diplomat mengatakan Rusia dan China kemungkinan dapat menggunakan hak veto mereka untuk mencegah tindakan seperti itu terhadap Myanmar. (Reuters)

TAGS : PBB Pasokan Senjata Myanmar




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :