Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena
Jakarta, Jurnas.com - Pernyataan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang menyebutkan ada perbedaan data dari peneliti vaksin Nusantara dengan pihak BPOM membuat geram Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.
“Ini karena terkait dengan data maka kita clearkan edisi ini. Maka data yang berbeda itu dipaparkan lagi, saya cek ini, jadi jangan ditunda karena kalau begini terus kita tidak bisa menyelesaikan tugas kami,” kata Melki saat Raker Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, BPOM dan peneliti vaksin Nusantara, Rabu (10/3).
Melki Laka Lena meminta BPOM kembali memaparkan data yang dikatakan berbeda, agar tidak ada kebohongan publik terkait masalah data ini. Sebab, hal tersebut ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi.
“Dua soal data berbeda itu dipaparkan lagi, nanti kita uji, jangan sampai ada kebohongan publik, karena semua ada konsekuensi hukum, siapa yang melakukan kebohongan publik di ruangan ini ada konsekuensi hukumnya, baik buat peneliti maupun pejabat publik yang mewakili departemen,” terangnya.
Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, pihak BPOM dan peneliti, bangsa saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19, hingga tidak boleh ada kebohongan terkait masalah ini (data penelitian).
Melki Laka Lena pun mengancam akan memproses hukum para peneliti dan pejabat departemen yang melakukan pembohongan publik terkait data-data tersebut.
“Kita lagi sementara mengalami yang namanya pandemi besar ini, jangan sampai ini udah bolak-balik, apabila ada peneliti yang berbohong atau pejabat publik yang berbohong, kita bisa tuntut hukum,” tegasnya.
Melki Laka Lena pun menyarankan agar pihak BPOM dan peneliti tidak mutar-mutar perihal data penelitian ini. “Jangan sampai putar putar, nanti kita cek,” demikian Melki Laka Lena.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan ada perbedaan data antara BPOM dan peneliti soal penelitian. Vaksin Nusantara yang saat ini sudah masuk uji klinis tahap dua.
TAGS : Warta DPR Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena BPOM Vaksin Nusantara Golkar
