Sabtu, 29/01/2022 00:06 WIB

Penyelidik HAM PBB Serukan Embargo Senjata Myanmar

Bukti foto menunjukkan pasukan keamanan Myanmar telah menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa sejak merebut kekuasaan hampir dua minggu lalu.

Aparat kepolisian Myanmar melakukan penjagaan di Naypyidaw, Myanmar, 29 Januari 2021. (THET AUNG/AFP)

Jenewa, Jurnas.com - Penyelidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar mendesak Dewan Keamanan PBB  mempertimbangkan menjatuhkan sanksi dan embargo senjata ketika badan hak asasi PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Amerika Serikat (AS), yang memberlakukan sanksi sendiri yang menargetkan militer Myanmar pada Kamis, berbicara di Dewan Hak Asasi Manusia untuk mendesak negara-negara anggota PBB lainnya untuk mengikutinya.

Dilansir dari Reuters, Pelapor Khusus PBB, Thomas Andrews mengutip aporan yang berkembang dan bukti foto bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa sejak merebut kekuasaan hampir dua minggu lalu.

"Resolusi Dewan Keamanan yang menangani situasi serupa telah mengamanatkan sanksi, embargo senjata, dan larangan perjalanan, dan menyerukan tindakan yudisial di Pengadilan Kriminal Internasional atau pengadilan ad hoc. Semua opsi ini harus ada di meja," kata Andrews kepada Dewan.

Forum yang beranggotakan 47 orang itu bertemu atas permintaan Inggris dan Uni Eropa untuk mempertimbangkan resolusi yang menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar yang digulingkan Suu Kyi, dan agar pengawas PBB diizinkan untuk berkunjung. Itu diadopsi dengan suara bulat, meskipun utusan Myanmar, Rusia dan China mengatakan mereka memisahkan diri dari resolusi tersebut.

"Dengan resolusi ini kami ingin mengirimkan sinyal yang kuat kepada rakyat Myanmar: perlindungan hak asasi mereka penting bagi kami," kata Duta Besar Austria Elisabeth Tichy-Fisslberger atas nama UE.

Namun, bahasa resolusi itu agak dipermudah dalam upaya nyata untuk menarik pencela.

Dalam sepucuk surat yang dibacakan kepada Dewan pada Jumat pagi, sekitar 300 anggota parlemen yang terpilih menyerukan penyelidikan PBB atas pelanggaran HAM berat yang mereka katakan telah dilakukan militer sejak kudeta, termasuk penangkapan.

"Militer juga menembak orang yang memprotes, menyerbu kantor partai yang berkuasa, menyita dokumen, catatan, dan properti," kata surat yang dibacakan oleh Duta Besar Inggris Julian Braithwaite.

Dikatakan bahwa RUU telekomunikasi yang sedang disiapkan oleh militer dimaksudkan untuk membatasi akses ke Internet dan layanan seluler.

Kuasa Usaha AS Mark Cassayre mengatakan: "Kami meminta semua anggota Dewan untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan lainnya dalam mempromosikan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta, termasuk melalui sanksi yang ditargetkan."

China dan Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan militer Myanmar - mengatakan mereka sama sekali menentang diadakannya sesi tersebut. "Apa yang terjadi di Myanmar pada dasarnya adalah urusan dalam negeri Myanmar," kata Chen Xu, duta besar China.

Duta Besar Rusia Gennady Gatilov mengatakan, "Upaya untuk membuat hype seputar situasi di Myanmar harus dihentikan."

Pendukung Suu Kyi bentrok dengan polisi pada hari Jumat ketika ratusan ribu orang bergabung dengan demonstrasi pro-demokrasi nasional yang menentang seruan militer untuk menghentikan pertemuan massal.

Lebih dari 350 pejabat, aktivis, jurnalis, biksu, dan pelajar telah ditahan, menurut Nada al-Nashif, wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Duta Besar Myanmar Myint Thu mengatakan Myanmar akan terus bekerja sama dengan PBB dan menjunjung tinggi perjanjian hak asasi manusia internasional, menambahkan, "Kami tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara ini."

TAGS : Penyelidik HAM PBB Embargo Senjata Myanmar




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :