Komisioner KPAI Retno Listyarti (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terpencil) dapat mempertimbangkan pembelajaran tatap muka (PTM).
Pasalnya, banyak daerah 3T yang gagal mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebab tidak memiliki fasilitas internet dan listrik.
Karena itu, demi melakukan pemenuhan terhadap hak pembelajaran dan pendidikan, maka PTM menjadi pilihan paling memungkinkan.
"(Contohnya) anak-anak di Pulau Belakang padang sudah sejak Maret 2020 tidak pembelajaran tatap muka, dan bahkan mayoritas juga tidak bisa mengikuti PJJ karena berbagai keterbatasan dan kendala daring," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti kepada Jurnas.com pada Senin (25/1).
"Sementara kasus Covid-19 di wilayah-wilayah seperti ini sangat minim bahkan nyaris tidak ada. Oleh karena itu, PTM menjadi pilihan," sambung dia.
Namun untuk Pulau Jawa dan Bali, lanjut Retno, pihaknya tetap merekomendasikan PJJ dengan mempertimbangkan kasus Covid-19 yang masih tinggi.
"Hak hidup nomor satu, hak sehat nomor dua, dan hak atas pendidikan nomor tiga. Kalau anak masih sehat dan masih hidup, maka ketertinggalan pelajaran dapat kita kejar nanti setelah pandemi dapat dikendalikan," ujar dia.
Memang, Retno menyadari bahwa efektivitas PJJ hanya 30-50 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disparitas digital yang menyebabkan keluarga kaya lebih terlayani PJJ daring ketimbangan anak dari kalangan menengah ke bawah.
Faktor lainnya ialah rendahnya kualitas guru dalam literasi digital, sehingga PJJ cenderung berjalan monoton dan menjenuhkan peserta didik.
"Namun, di masa pandemi banyak guru yang kemudian belajar dan mencoba mengadaptasi diri dengan kondisi saat ini. Termasuk adanya guru kunjung. Semua adalah upaya-upaya guru yang patut di apresiasi," tutup dia.
KEYWORD :PTM Pembelajaran Tatap Muka KPAI Retno Listyarti
