Senin, 14/06/2021 19:14 WIB

Aktivitas FPI Dilarang, Ketua DPP PDIP: Kami Sangat Mendukung

Sekitar 35 orang anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme dan sekitar 206 orang pernah jadi anggota

Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR, Ketua DPP PDI Perjuangan

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapreasiasi dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang melarang segala bentuk dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI).

"Keputusan tersebut sudah tepat dan merupakan bentuk dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan prinsip negara hukum dan dalam menjaga persatuan bangsa dan kebhinnekaan di tanah air," kata Ahmad Basarah, Rabu (30/12/2020).

Ahmad Basarah meyakini keputusan pemerintah melaranh aktivitas FPI sudah melalui pertimbangan yang sangat masak, dan telah melalui kajian hukum yang matang. "Kami sangat mendukung," tegasnya.

Keputusan Pemerintah sendiri didasari pertimbangan bahwa Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu, FPI juga disebut acap kali mengambil alih peran negara dengan melakukan serangkaian kegiatan polisional, misalnya melakukan sweeping yang dalam praktiknya kerap dibarengi dengan serangkaian aksi kekerasan.

Lebih dari itu, pemerintah juga mengkaji bahwa ternyata ada sekitar 35 orang anggota FPI yang terlibat tindak pidana terorisme dan sekitar 206 orang anggotanya atau yang pernah bergabung dalam organisasi terlibat tindak pidana umum lainnya.

"Bahkan, dalam sebuah video yang sempat viral dan ditayangkan juga dalam konferensi pers pemerintah saat pengumuman pelarangan aktifitas FPI ini, terlihat jelas FPI secara terbuka menyatakan dukungan terhadap perjuangan ISIS", terang Ahmad Basarah.

"Dengan semua pertimbangan sosial, politik, juga hukum tadi, saya menilai keputusan pemerintah sudah tepat menghentikan segala kegiatan FPI," jelas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GMFKPPI ini.

Menurut Basarah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut.

"Berdasarkan prosedur hukum ini saja sebenarnya secara de jure terhitung 21 Juni 2019 FPI sudah dianggap bubar sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah untuk hidup di wilayah hukum NKRI," jelas Dosen Paska Sarjana Universitas Islam Malang ini.

Pada bagian lain, Basarah yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini meminta kepada seluruh organisasi masyarakat yang ada di tanah air untuk mengambil pelajaran penting dari kejadian ini. Dia menilai benar bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mendirikan organisasi dijamin konstitusi, namun itu semua tidak berarti bebas tanpa batas.

Kata Basarah, setiap ormas harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan ormas wajib menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan, jangan sekali kali membuat onar, menggangu ketertiban umum, apalagi merobek sendi sendi kebhinnekaan di tanah air.

"Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Atas nama hukum kita harus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan kebebasan berserikat dan berkumpul yang berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Termasuk pelarangan kegiatan ormas yang dinilai telah melanggar undang-undang. Hal ini agar tercipta kehidupan demokrasi yang aman dan tertib dalam bingkai NKRI yang berlandaskan Pancasila," tandas Ahmad Basarah.

TAGS : FPI Ahmad Basarah PDI Perjuangan Pancasila




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :