Dian Kartikasari, Koalisi Perempuan Indonesia./foto:net
Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Perppu Nomor 1/2016 perubahan atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang (UU) pada Selasa (12/10) siang. Keputusan yang diambil melalui voting ini disetujui enam fraksi, dua belum menyetujui dan satu fraksi yang abstain.
Atas pengesahan ini, aliansi 99 yang merupakan jaringan organisasi non pemerintah yang peduli pada anak-anak korban kejahatan kekerasan seksual dan reformasi hukum, dengan tegas menolaknya. Aliansi ini telah dari awal mengikuti dan mengawal proses perppu, yang dikenal sebagai Perppu Kebiri itu menjadi UU.
Menurut mereka, seharusnya DPR mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang memberikan hak-hak korban, yaitu mendapatkan kompensasi yang lebih komprehensif dari negara. Di sisi lain, yang tak kalah penting adalah mendorong pemerintah untuk melakukan proses pemulihan (rehabilitasi) yang maksimal bagi korban kejahatan seksual anak secara nasional lewat upaya-upaya yang tersedia.
Belanda Tangkap Lebih dari 1.500 Aktivis Iklim
"Karena dampak yang akan terjadi, terutama pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang pelakunya adalah kepala dan atau anggota keluarga, anak-anak korban kekerasan seksual ini akan semakin disembunyikan oleh keluarganya," ucap Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) kepada Jurnas.com.
Dampak lain yang bisa dialami korban adalah, lanjut Dian, adanya ancaman dan pembalasan dendam pelaku terhadap korban dan keluarganya, karena pelaku mengalami nasib buruk di dalam penjara, atau mengalami kehilangan jati dirinya sebagai laki-laki.
"Lebih dari itu, penghukuman penghilangan fungsi tubuh, sesungguhnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana kita. Pemerintah dan DPR, sedang membawa negara ini ke arah hukum jinayat," ucap Dian, yang juga Sekjen KPI itu.[]
jurnas dian kartikasari perppu kebiri uu perlindungan anak aliansi 99 sidang paripurna dpr se
