Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Fanani/Liputan6)
Jakarta - Kementerian Perhubungan digegerkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polda Metro Jaya di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10).
Sejumlah ruangan digeledah Tim dari Polda Metro Jaya dalam OTT yang kabarnya terkait pungli perizinan. Geger di Kemenhub ini mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Bahkan presiden langsung turun ke lokasi bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Lantas, bagaimana reaksi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi? Dalam keterangan tertulis yang diterima jurnas.com, Budi menyampaikan pernyataan sikap secara resmi melalui Staf Khusus Menteri Perhubungan, Dewa Made Sastrawan.
Budi Karya menegaskan, sejak dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan, ia sudah menegaskan kepada jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktik pungli.
Setelah sebulan menjabat sebagai Menhub, ia mengaku mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian, khususnya di bidang pelayanan perijinan. Lantas, karena ini sudah menyangkut ranah hukum pidana, maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordinasi aktif.
"Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perijinan," jelasnya.
Dalam keterangan itu, Budi Karya juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus dugaan pungli ini. Ia berharap kejadian ini dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan, dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras," tuntas Budi Karya.
KEYWORD :OTT Kemenhub pungli budi karya jokowi
