Anggota Komisi I DPR RI, Hillary Brigita Lasut
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hillary Brigitta Lasut mengatakan Implementasi program Kartu Pra Kerja sangat tidak tepat sasaran. Banyak penerima program tersebut merupakan orang yang sudah memiliki pekerjaan, bahkan dilevel yang cukup lumayan mentereng.
Bahkan, Ditengah wabah Corona (Covid-19), Program Pra kerja seolah - olah malah ditumpangi oleh segelintir orang demi meraup dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan.
"Ini malah merusak citra presiden dan menimbulkan luka di hati rakyat," kata Hillary melalui keterangannya, Sabtu (02/05/2020).
"Belum lagi berbagai isu yang timbul dibelakangnya, mulai dari konflik kepentingan dengan mitra yang ditunjuk, program bantuan malah masuk ke mitra dan bukan ke rakyat, sampai dengan isu mitra tersebut adalah aset milik asing," imbuh Hillary.
Menurut Hillary, sebetulnya Program Kartu Pra Kerja memang program yang dijanjikan Presiden Jokowi ketika kampanye. Namun, ketika program itu dijalankan dan ketika indonesia sedang terpuruk karena wabah covid-19, tentu program tersebut tidak pas dijalankan. Apalagi banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan ketika program itu diterapkan. Tentu hal ini sangat melukai hati rakyat.
"ini sangat melukai hati masyarakat ketika saldo kartu pra kerja malah terkuras untuk hal yang bisa kita dapat secara gratis di internet ataupun hanya berbentuk sertifikat. Masyarakat dapat mendapatkan ilmu yang serupa dengan melihat tutorial di youtube secara gratis ataupun membaca artikel dan buku secara online," ujar dia.
"Saya memahami ini karena saya sudah mendirikan HBL institute, sebuah Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris bagi masyarakat disekitar kampung halaman saya supaya mereka bisa bersaing didunia global dan itu saya berikan gratis," imbuh dia.
Menurutnya, Pelatihan dan pengembangan itu baik, tapi mungkin saatnya tidak tepat.
"Bayangkan kalau anggaran 5 trilliunan tersebut diberikan sebagai bantuan langsung tunai, selain menolong dan dapat menyentuh langsung sampai 8 jutaan orang, itu juga dapat sekaligus menjadi stimulus ekonomi negara," katanya.
"Jangan malah membuat masyarakat gregetan dengan memutar video sampai habis, mengeluarkan saldo, uang negara keluar, tapi ilmunya tidak maksimal didapatkan karena masyarakat tidak fokus pada ilmunya tapi hanya mengharapkan sisa saldo Rp. 600.000 nya. Dan juga kartu pra-kerja ini malah membuat Presiden Jokowi di serang karena polemik yang ditimbulkan," imbuh dia.
Meski demikian, Hillary mengaku mendukung pelatihan dan tutorial online tersebut. Sebab, dia juga salah satu peminatnya. "Tapi harus saya akui, saya tidak setuju kalau itu dijadikan program yang menyerap uang rakyat sedemikian rupa, karena sekali lagi saya sampaikan, informasi dan tutorial serupa yang tidak kalah kualitasnya saat ini bisa didapat secara gratis di internet," ujar dia.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membuka suara mendesak pemerintah untuk meninjau kembali program kartu Pra kerja dan merubah peruntukan anggarannya untuk hal lain yang lebih mendesak dan menyentuh langsung ke masyarakat.
"Presiden Jokowi tidak boleh menjadi korban atas program dan niat baiknya sendiri. Segera cabut program tersebut, karena program tersebut bisa diaplikasikan di kemudian hari pada saat situasi negara dalam kondisi lebih baik dan dengan metode yang jauh lebih efektif dan efisien serta melibatkan asesment dari Kementrian terkait seperti Kementrian Komunikasi & Informatika (Kominfo) dan Kementrian Tenaga Kerja," katanya.
KEYWORD :Hillary Pra Kerja
