Jerman- Larangan pemerintah Jerman yang melarang Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan berpidato melalui sambungan video di Kota Koln, mendapat kecaman keras. Jerman disebut sebagai negara yang tidak demokratis. Juru bicara Presiden Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan pelarangan pidato Erdogan tidak bisa diterima dan merupakan "pelarangan atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat".
Pemerintah Jerman melarang sambutan atau pidato oleh tokoh-tokoh dari luar negeri, dengan mengatakan langkah tersebut bisa memicu ketegangan politik, menyusul kudeta yang gagal di Turki beberapa pekan silam. "Tak ada tempat untuk mereka yang ingin membawa ketegangan politik dalam negeri Turki ke Jerman," kata Frank-Walter Steinmeier, menteri luar negeri Jerman.
Di Turki sendiri, pemerintah mengumumkan pemberhentian hampir 1.400 anggota angkatan bersenjata dengan tuduhan terlibat dalam upaya kudeta militer yang gagal.
Pada hari Sabtu (30/07), Presiden Erdogan mengumumkan langkah-langkah untuk menempatkan militer di bawah kontrol pemerintah. Terjadi upaya kudeta militer di Turki pada 15 Juli, yang menewaskan setidaknya 246 orang.
Pemerintah menuduh bahwa kudeta ini didalangi oleh ulama Turki yang mengasingkan diri di Amerika Serikat, Fetullah Gulen, namun Gulen mengecam kudeta dan menegaskan tidak ada kaitan sama sekali. (bbc)
Recep Tayyip Erdogan Turki Kudeta Jerman
