Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jakarta, Jurnas.com - Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2019 naik dua poin menjadi 40.
Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International, naik dari peringkat 89 dari 180 negara tahun 2018.
Pada tahun 2019 ini, TI merilis CPI yang ke-24. CPI 2019 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor yang mulai skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
"CPI Indonesia tahun 2019 berada di skor 40/100, skor ini meningkat dua poin dari tahun 2018 lalu. Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif,” ujar Peneliti Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko, Kamis (23/1/2020).
Wawan mengungkapkan terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia di tahun 2019, yakni political risk service, IMD world competitiveness yearbook, political and economy risk consultancy dan world justice project-rule of law index.
Video Pilihan: Firli Tambah 1 Tahun Jabatan Ketua KPK Hingga Kasasi Rahmat Effendi Ditolak
Sementara itu, empat dari sembilan indeks mengalami stagnasi, yakni global insight country risk ratings, Bertelsmann foundation transformation index, economist intelligence unit country ratings dan varieties of democracy. Sedangkan satu mengalami penurunan world economic forum EOS.
“Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh IMD world competitiveness yearbook dengan peningkatan sebesar 10 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik," tutur dia.
"Sedangkan penurunan empat poin dikontribusikan pada world economic forum EOS. Penurunan skor ini dipicu oleh masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak” kata Wawan menambahkan
KEYWORD :ransparency International Indeks Persepsi Korupsi
